Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - MANILA. Panglima Angkatan Bersenjata Filipina mengunjungi pulau yang diduduki negaranya di Laut China Selatan minggu ini, sebuah langkah yang bisa memicu ketegangan yang sudah meningkat antara Manila dan Beijing.
Selama kunjungan Senin (7 Juni), Panglima Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Cirilito Sobejana memuji para prajurit atas peran yang mereka mainkan dalam melindungi penduduk pulau dan "menjaga wilayah negara" di jalur perairan yang strategis.
Kunjungan Panglima AFP itu setelah protes diplomatik baru-baru ini yang Filipina layangkan atas apa yang mereka katakan sebagai kehadiran ilegal ratusan kapal "milisi maritim China" di dalam zona ekonomi eksklusif dan di dekat pulau-pulau yang didudukinya.
Para diplomat China mengatakan, kapal-kapal itu hanya berlindung dari laut yang ganas dan tidak ada milisi.
Perjalanan Sobejana ke Thitu, yang dikenal orang Filipina sebagai Pag-asa, terjadi pada Senin, tetapi informasi itu baru AFP umumkan pada Rabu (9 Juni).
Baca Juga: Memanas lagi, Filipina protes kehadiran kapal milisi China di Laut China Selatan
Thitu adalah yang terbesar dari sembilan terumbu karang, beting, dan pulau yang Filipina duduki di Kepulauan Spratly, dan merupakan rumah bagi sejumlah kecil personel militer dan warga sipil.
"(Pasukan) semangatnya sangat tinggi, tingkat moral mereka tinggi terutama setelah kunjungan kami," kata Sobejana kepada wartawan, Selasa malam, seperti dikutip Reuters.
Dia juga ingin memeriksa pulau itu untuk mengawasi rencana menjadi pusat logistik guna membuat lebih mudah bagi aset Angkatan Laut Filipina yang melakukan patroli untuk mengisi bahan bakar.
Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim kedaulatan yang bersaing di Laut China Selatan, yang menjadi jalur distribusi barang senilai lebih dari US$ 3 triliun per tahun.
Para menteri luar negeri negara Asia Tenggara dan China sepakat dalam pertemuan pada Senin untuk menahan diri di Laut China Selatan dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan.
