Reporter: Abdul Basith Bardan, Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara Turki akhirnya buka suara soal polemik isu pemesanan Vaksin Nusantara oleh Pemerintah Turki.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan soal isu pemesanan Vaksin Nusantara ini dalam pernyataan tertulis Minggu (29/8).
Pernyataan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal ini lantaran banyak pertanyaan kepada dirinya dan Kedutaan Indonesia di Turki, mengenai isu pemesanan Vaksin Nusantra ini.
Menurut Lalu Muhammad Iqbal berdasarkan hasil klarifikasi yang ia lakukan kepada pejabat terkait di Turki, isu pemesanan vaksin nusantara oleh pemerintah Turki itu tidak benar.
Baca Juga: Kemenkes belum finalkan kebijakan booster vaksin
"Berdasarkan hasil klarifikasi saya kepada otoritas berwenang di Turki dapat dipastikan tidak pernah ada pemikiran, rencana, maupun pembicaraan pemerintah Turki untuk membeli Vaksin Nusantara dari Indonesia," tandas Dubes.
Dubes juga memastikan tidak ada kemungkinan kerjasama lain berkaitan dengan Vaksin Nusantara yang di gagas oleh Menteri Kesehatan periode 2019-2020, Terawan Agus Putranto yang juga seorang dokter ahli di Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.
"Tidak ada juga pembicaraan mengenai kemungkinan Uji Klinis Vaksin Nusantara tahap 3 di Turki," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Minggu.
Baca Juga: Sejumlah pejabat ini mengaku sudah mendapatkan booster vaksin Covid-19
Menurut Duta Besar, angka terakhir kasus corona di Turki sudah di bawah 17.000 kasus per hari. Adapun realisasi vaksinasi corona lengkap atau penyuntikan dosis kedua sudah mencapai 45%penduduk (93 juta dosis) dan ditargetkan mencapai 70% dalam sebulan ke depan.
"Jadi Turki tidak cocok untuk uji klinis vaksin tahap 3," tandas Duta Besar Ri di Ankara.
Menurut Iqbal, saat ini Pemerintah Turki sendiri sudah kembangkan 3 jenis vaksin buatan sendiri dan 2 diantaranya sudah memasuki uji klinis tahap 3.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku belum melakukan finalisasi kebijakan atas kebijakan penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster kepada masyarakat termasuk penggunaan vaksin nusantara.
Meski, sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan membolehkan vaksin berbayar untuk booster mulai tahun 2022 atau setelah program vaksinasi dosis kedua sudah selesai seluruhnya.
"Belum ada terkait aturan booster set vaksin, pemerintah masih bahas dan kebijakannya belum final," ujar Juru Bicara Satgas Vaksin Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi KONTAN, akhir pekan lalu.
Sebelumnya sempat ramai penggunaan booster vaksin di kalangan pejabat, termasuk penggunaan vaksin Nusantara yang masih dalam tahap penelitian.
Baca Juga: Selain inactivated virus, Indonesia perlu kembangkan vaksin Covid-19 berbasis mRNA
Nadia mengatakan, masyarakat dapat mengakses Vaksin Nusantara dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Penelitian tersebut telah diatur dalam nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat pada April 2021 lalu.
"Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut," ungkap Nadia.
Selain itu, Nadia juga menegaskan bahwa Vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran vaksin tersebut bersifat individual.
''Sel dendritik bersifat autologus artinya dari materi yang digunakan dari dan untuk diri kita sendiri, sehingga tak bisa digunakan untuk orang lain," kata dia.
