Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintah Inggris bersikukuh akan keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada 31 Oktober meski Perdana Menteri Boris Johnson mengirim surat ke parlemen untuk meminta penundaan Brexit.
Mengutip Reuters Minggu (20/10), pusara Brexit telah berputar liar dalam sepekan terakhir antara kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober dan kesepakatan yang dicapai Johnson pada Kamis dan penundaan, setelah ia dipaksa untuk meminta penundaan Brexit pada Sabtu malam.
Kekalahan Johnson di parlemen Inggris atas urutan pengesahan ratifikasi dari perjanjian itu membuat dirinya dihadapkan pada Undang-Undang yang disahkan yang menentang Brexit tanpa kesepakatan. Hal ini membuatnya meminta penundaan Brexit hingga 31 Januari.
Johnson mengirim nota permintaan seperti yang disyaratkan, tetapi tidak menandatanganinya, dan menambahkan surat bertanda tangan lain yang membantah penundaan.
Salah satu menteri paling senior Inggris mengatakan Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober.
"Kami akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober. Kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melakukannya," ujar Michael Gove, menteri yang bertanggungjawab atas persiapan Brexit tanpa kesepakatan, kepada Sky News, seperti dikutip Reuters.
"Surat itu dikirim karena parlemen mengharuskannya dikirim... tetapi parlemen tidak dapat mengubah pikiran perdana menteri, parlemen tidak dapat mengubah kebijakan atau tekad pemerintah."
Dalam putaran lain dalam drama Brexit, Johnson mengirim tiga surat kepada Donald Trusk, presiden Dewan Eropa.
Baca Juga: Makin berlarut, Boris Johnson kirimi surat ke Uni Eropa minta penundaan Brexit
Pertama, catatan sampul singkat dari utusan Uni Eropa yang menjelaskan bahwa pemerintah hanya mematuhi hukum, kedua, salinan teks yang tidak ditandatangani yang oleh UU dikenala sebagai Benn Act, memaksanya untuk menulis dan ketiga, surat dimana Johnson mengatakan tidak menginginkan penundaan Brexit.
"Saya telah menjelaskan sejak menjadi perdana menteri dan menjelaskan kepada parlemen lagi hari ini, pandangan saya dan posisi pemerintah bahwa penundaan Brexit lebih lanjut akan merusak kepentingan Inggris dan mitra Uni Eropa kami dan hubungan antara kami," kata Johnson dalam surat ketiga yang ditandatangani Boris Johnson.
Uni Eropa jelas bingung oleh sinyal yang bertentangan dari London.
Tusk mengatakan dia telah menerima permintaan dari Johnson dan akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin Uni Eropa tentang bagaimana harus menyikapinya.
Seorang pejabat di kepresidenan Prancis mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Johnson bahwa Prancis butuh klarifikasi cepat tentang situasi setelah pemungutan suara Sabtu.
"Macron mengisyaratkan penundaan tidak akan menarik perhatian siapa pun," kata pejabat itu.
Kecil kemungkinan 27 negara anggota Uni Eropa yang tersisa akan menolak permintaan Inggris, mengingat dampak Brexit tanpa kesepakatan bagi semua pihak. Para diplomat mengatakan bahwa Uni Eropa akan mengulur waktu ketimbang terburu-buru memutuskan, menunggu perkembangan di London.
Gove mengatakan risiko tanpa kesepakatan meningkat dan pemerintah akan meningkatkan persiapan untuk itu, termasuk memicu rencana kontijensi "operasi Yellowhammer"
Baca Juga: Kesepakatan Brexit Kini Berada di Tangan Parlemen
"Kami tidak dapat menjamin bahwa Dewan Eropa akan memberikan perpanjangan (Brexit)," katanya.
Ia menambahkan, ia akan memimpin pertemuan pada Minggu untuk memastikan bahwa tahap selanjutnya dari persiapan, kesiapsiagaa kami untuk keseakatan dipercepat.
