/2025/09/08/671949094.jpg "BPS Inggris Akui Ada Kesalahan Data Pinjaman Pemerintah")
Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - LONDON. Badan Pusat Statistik alias Office for National Statistics (ONS) Inggris mengumumkan ada kesalahan data pinjaman pemerintah Inggris untuk tahun fiskal sebelumnya. Ini menyebabkan jumlah pinjaman pemerintah Inggris selama dua tahun fiskal menjadi terlalu tinggi £ 3 miliar setara dengan Rp 60 triliun.
Kesalahan tersebut berasal dari data pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberikan kantor pajak pemerintah. ONS dikutip Reuters menyebut, kesalahan tersebut berasal dari data yang disediakan kantor pajak pemerintah dan hanya mempengaruhi data sejak Januari 2025. Data sebelum periode tersebut tidak terpengaruh.
"Perbaikan atas kesalahan ini mengurangi pinjaman bersih sektor publik antara £ 200 juta hingga £ 500 juta per bulan selama periode yang terdampak, sehingga total pengurangan mencapai £ 1 miliar untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2025 dan £ 2 miliar untuk tahun fiskal berjalan," ujar ONS.
Baca Juga: Aston Martin Babak Belur Akibat Tarif Trump, Pemerintah Inggris Diminta Turun Tangan
Sebelumnya, data yang dirilis bulan lalu menunjukkan total pinjaman Inggris selama tahun fiskal 2024-2025 mencapai lebih dari £ 146 miliar dan hampir £ 84 miliar dalam lima bulan pertama tahun fiskal saat ini. Setelah koreksi, angka pinjaman untuk tahun berjalan menjadi sekitar £ 82 miliar masih sekitar £ 10 miliar lebih tinggi dibandingkan proyeksi dari Office for Budget Responsibility (OBR), lembaga pengawas anggaran resmi pemerintah.
Kesalahan ONS ini sebelumnya telah mendapat kritik dari Bank of England dan para ekonom termasuk data pasar tenaga kerja Inggris. Direktur Jenderal ONS, James Benford, menjelaskan kesalahan ini berasal dari kelalaian pejabat pajak yang tidak memasukkan beberapa aliran pembayaran dalam data estimasi penerimaan PPN.
"Sulit bagi ONS untuk membentuk mekanisme yang benar-benar independen untuk memverifikasi data eksternal semacam ini," kata Benford.
Namun, Benford menambahkan ONS kini tengah berdiskusi dengan pihak kantor pajak, Kementerian Keuangan, serta OBR untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
"Dalam beberapa minggu mendatang, kami akan bekerja sama dengan OBR dan para penyedia data untuk mengidentifikasi langkah-langkah guna memastikan proses yang lebih kuat di tingkat pemasok data serta mekanisme verifikasi dan evaluasi yang lebih baik atas data yang diberikan kepada ONS," jelas Benford.
Dengan beban pinjaman yang tetap tinggi meski telah dikoreksi, Menteri Keuangan Rachel Reeves akan menaikkan pajak dalam anggaran bulan November mendatang guna menjaga target perbaikan fiskal pemerintah tetap pada jalurnya.
