Reporter: Wahyu Tri Rahmawati, Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati
TOKYO. Pemerintah Jepang bisa kehabisan duit akhir Oktober mendatang. Ujungnya terjadi penundaan belanja, termasuk pembayaran gaji, pensiun, dan tunjangan pengangguran. Kekeringan dana ini bisa terjadi karena kebuntuan di parlemen soal penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menutup defisit.
RUU pembiayaan defisit ini akan memungkinkan pemerintah menjual obligasi yang diperlukan untuk mendanai setengah anggaran. "Tanpa RUU ini, anggaran akan kolaps," kata Menteri Keuangan Jepang, Jun Azumi, Jumat (6/7).
RUU ini masih ngendon di parlemen. Partai Demokrat yang berkuasa masih mencoba meloloskan RUU ini. Partai oposisi bisa menggunakan kekuatan menolak RUU di majelis tinggi. "Tidak masalah partai mana yang berkuasa. Saya sangat berharap kami bisa mencapai kesepakatan multi partai soal RUU defisit ini," ujar Azumi.
Kebuntuan politik di Jepang ini muncul stelah Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda mendapat persetujuan oposisi soal peningkatan pajak penjualan di majelis rendah. Partai Demokrat kini mayoritas di majelis rendah parlemen.
Namun, partai Noda ini kalah suara dibandingkan oposisi pada majelis tinggi. "Ada banyak ketidakpastian soal prospek politik. Ini menyulitkan perkiraan seberapa besar risiko pemerintah kehabisan uang," kata Naoki Iizuka, Ekonom Senior Mizuho Securities di Tokyo.
Tahun-tahun sebelumnya, partai oposisi mengancam penundaan RUU defisit sebelum akhirnya menyerah dan menyetujui. Sekarang, partai oposisi bisa jadi lebih kuat karena perselisihan soal kenaikan pajak penjualan dua kali lipat menjadi 10% baru-baru ini. Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengundurkan diri dari partai karena ketidaksepakatan peningkatan pajak penjualan. Beberapa anggota ini akan membentuk partai baru.
Anggaran Jepang untuk tahun fiskal yang dimulai April 2012 mencapai total ¥ 90,3 triliun. RUU defisit akan membolehkan pemerintah menjual obligasi hingga ¥ 38,3 triliun untuk membiayai anggaran.
Sisa belanja akan ditutup oleh pendapatan pajak, pendapatan non-pajak dan obligasi untuk berbagai proyek. Azumi mengatakan, pemerintah kemungkinan akan membelanjakan ¥ 43,9 triliun hingga akhir September nanti.
Dengan asumsi RUU defisit ini tidak lolos, Azumi mengatakan, pemerintah hanya mempunyai dana sebesar ¥ 46,1 triliun di tangan. Artinya, pemerintah bakal kehabisan dana di bulan Oktober.
Pemerintah daerah akan menjadi korban pertama bila Jepang kehabisan uang. Selama ini, pemerintah daerah menggantungkan diri pada bantuan pajak dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja.
Kalau kehabisan uang, pemerintah akan memangkas bantuan pajak ke pemerintah daerah bulan September. Pejabat kementerian keuangan mengatakan, pemerintah akan mencoba memprioritaskan pembayaran pensiun dan pengangguran. Namun, bila uang habis, pemerintah juga kehabisan pilihan.
Noda bisa mengusahakan kesepakatan dengan partai oposisi soal pendanaan sementara. Tetapi ia tidak bisa membatalkan hasil pemungutan suara parlemen soal RUU defisit ini.
Jepang merupakan negara dengan utang terbesar di dunia. Total utang Jepang mencapai sekitar 220% produk domestik bruto (PDB) yang mencapai US$ 5 triliun.
