Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Pemerintah China menggandakan dukungannya kepada Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carre Lam pada hari Senin setelah menghadapi protes berhari-hari di kota administrasi China tersebut. Ia diprotes atas Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi yang memungkinkan pelaku kejahatan di Hong Kong dapat diadili ke China daratan.
Mengutip Reuters, Senin (17/6), sumber yang dekat dengan Lam mengatakan, Beijing tidak mungkin membiarkannya meninggalkan jabatannya, sekalipun bila Lam mencoba mengundurkan diri.
Upaya Lam untuk meloloskan RUU yang akan memungkinkan orang-orang Hong Kong diekstradisi ke China untuk diadili telah menyulut protes terbesar dan paling keras di negara kota bekas jajahan Inggris dalam beberapa dekade tersebut.
Ketika krisis politik memasuki pekan kedua, para demonstran dan para politisi oposisi terus bertahan di bawah hujan deras dan kerap memilih berkumpul di dekat kantor pemerintah dan menyerukan agar RUU tersebut dihapus atau Lam turun dari jabatannya.
Gejolak di Hong Kon ini mencuat di saat posisi Presiden China Xi Jinping tengah sulit karena perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang semakin mendalam. Ekonomi Negeri Panda tersebut tertekan dan menghadapi tegangan strategis regional.
Selama ini, Hong Kong diperintah dengan formula satu negara, dua sistem, sejak Hong Kong dikembalikan ke Beijing pada 1997 oleh Inggris. Karena itu, negara ini memiliki sistem yang independen dari China daratan baik itu dalam kebebasan mengemukakan pendapat, dan peradilan, meskipun tak sepenuhnya memiliki suara demokratis.
Banyak penduduk Hong Kong yang terkesima atas penguatan cengkeraman Beijing terhadap mereka. Penduduk Hong Kong melihat telah terjadi erosi kebebasan dan memicu ketakutan bahwa perubahan dalam sejumlah aturan hukum di Hong Kong membahayakan statusnaa sebagai pusat keuangan global.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang dalam konferensi pers menegaskan dukungan penuh Pemerintah China terhadap Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan pemerintah Hong Kong.
"Pemerintah pusat akan terus mendukung kepala eksekutif dan pemerintah SAR sesuai dengan hukum," kata Lu merujuk pada wilayah administrasi khusus China tersebut.
