Sumber: Reuters | Editor: Dupla Kartini
BEIJING. China berang terhadap Kelompok G7. Pemerintah Tiongkok marah setelah kelompok tujuh negara maju itu menyatakan menentang provokasi di Laut China Selatan dan Timur, di mana China terlibat sengketa teritorial.
"Kami mendesak negara-negara anggota G7 untuk menghormati komitmen mereka untuk tidak memihak pada isu-isu yang melibatkan sengketa teritorial," kata Kementerian luar negeri China, dalam sebuah pernyataan resmi seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/4).
Menurut Kementrian luar negeri China, G7 seharusnya fokus pada tata kelola ekonomi global dan kerjasama menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lemah ketimbang memicu perselisihan dan memprovokasi masalah.
Sebelumnya, Senin (11/4), usai bertemu di Hiroshima, Jepang, menteri-menteri luar negeri Kelompok G7 menyatakan menentang setiap intimidasi atau tindakan provokatif sepihak yang bisa mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Timur.
China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Negeri Tiongkok juga membangun pulau-pulau di sekitar lokasi untuk memperkuat klaimnya. Di sisi lain, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim wilayah perairan itu, di mana sekitar setiap tahunnya berlangsung transaksi perdagangan bernilai US$ 5 triliun.
Selain itu, China juga bersengketa dengan Jepang terkait pulau tak berpenghuni di Laut China Timur.
"China berkomitmen menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan negara-negara yang terlibat langsung melalui hukum internasional untuk memelihara perdamaian dan stabilitas, sekaligus menjaga kedaulatan, tulis Kementerian luar negeri China.
Ini menegaskan China tidak akan menerima atau berpartisipasi dalam arbitrase apapun yang dipaksakan secara ilegal. "Kami mendesak negara-negara anggota G7 untuk sepenuhnya menghormati upaya yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Berhenti membuat pernyataan dan tindakan tidak bertanggung jawab, dan benar-benar memainkan peran yang konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional," tegas Kementerian itu.
Berita Terkait
