Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Sanny Cicilia
BEIJING. Pemerintah China tengah sibuk mencari strategi untuk menangkis serangan Amerika Serikat (AS) soal perdagangan. China khawatir AS akan menaikkan tarif impor dari China sebagai bentuk penalti terhadap kebijakan perdagangan China.
Saat ini, Pemerintah China tengah meminta masukan dari penasihat kebijakan dan tim think-tank. Para penasihat kebijakan China memprediksi, AS akan mengerek tarif impor di sektor yang memberikan surplus perdagangan bagi China.
Misalnya saja, besi, furnitur dan transaksi yang dilakoni oleh perusahaan milik pemerintah. Usulan awal, China kemungkinan akan merespons kebijakan Donald Trump dengan mencari suplier alternatif untuk barang-barang dari AS.
Saat ini, China mengimpor semisal produk agrikultur dan barang manufaktur dari AS. "China juga akan mengurangi ekspor barang konsumsi asal AS seperti mobile phones dan laptop," ujar sumber Reuters di kalangan penasihat kebijakan pemerintah China, kemarin.
Tak cuma itu, China juga bersiap mengekang gerak-gerik perusahaan Amerika yang beroperasi di China sekaligus menaikkan tarif impor. Kemungkinan lain, China membatasi perusahaan AS untuk menggarap sektor jasa yang tengah tumbuh pesat di Negeri Tembok Besar.
Para pejabat China mengatakan, pihaknya merasa menjadi target serangan Trump dalam masa kampanye pemilu di akhir tahun lalu. Atas dasar itu, Pemerintah China akan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Trump.
"Masih ada ruang untuk dua belah pihak mencari solusi dari masalah perdagangan lewat kerja sama dan konsultasi daripada membalas serangan," ujar salah satu penasihat kebijakan China.
Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan pemerintah tidak ingin melihat ada perang perdagangan dengan AS. Pemerintah justru meminta negosiasi antara Beijing dan Washington secepat mungkin.
Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pemerintahan Trump tidak ingin memulai trade wars. Tapi, "Hubungan dagang dengan negara tertentu perlu ditinjau kembali agar memberikan keadilan untuk para pekerja di AS," ujar Mnuchin.
Berita Terkait
