/2026/01/30/1798243186.jpg "Anggaran Pertahanan Taiwan Mandek, Picu Kekhawatiran AS soal Ancaman China")
Sumber: The Hill | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Upaya Presiden Taiwan Lai Ching-te mendorong rencana anggaran pertahanan hampir US$40 miliar menghadapi jalan buntu di parlemen.
Perbedaan sikap tajam antara pemerintah dan oposisi membuat proposal tersebut berulang kali ditolak, memicu kekhawatiran sejumlah politisi Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman China terhadap Taiwan.
Pemerintah Taiwan menargetkan kenaikan belanja pertahanan menjadi lebih dari 3% produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Namun, sejak Partai Progresif Demokratik (DPP) kehilangan mayoritas parlemen, rencana ini sudah diblokir hingga 10 kali. Kebuntuan politik pun belum menunjukkan tanda mereda.
Baca Juga: Tak Mau Takluk! Taiwan Bangun Sistem Mirip Iron Dome Hadapi China
Sejumlah pengamat menilai polarisasi politik di Taiwan makin dalam. Direktur Program Asia di Defense Priorities, Lyle Goldstein, menyebut kondisi ini memperkuat posisi oposisi yang merasa semakin percaya diri setelah DPP mengalami sejumlah kemunduran politik.
Pekan lalu, Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) menolak pembahasan anggaran khusus pertahanan yang akan digelontorkan selama delapan tahun.
Anggaran itu sedianya digunakan untuk membeli delapan sistem persenjataan, termasuk howitzer, rudal antitank Javelin, dan sistem roket HIMARS, yang merupakan bagian dari paket penjualan senjata AS senilai US$11 miliar pada Desember lalu.
Pemerintah Taiwan memperingatkan, pemblokiran anggaran besar ini berpotensi menunda penguatan militer dan mengirim sinyal negatif kepada mitra internasional. Kekhawatiran serupa disuarakan sejumlah senator AS lintas partai.
Baca Juga: Presiden Lai Tegaskan Taiwan Tolak Skema Satu Negara, Dua Sistem China
Senator Tammy Duckworth menegaskan Taiwan membutuhkan sumber daya memadai untuk mempertahankan diri di tengah tekanan China. “Saya berharap keputusan ini bisa ditinjau ulang,” ujarnya singkat. Senator Dan Sullivan bahkan menilai pemangkasan anggaran pertahanan sebagai langkah “bermain api”.
Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, Roger Wicker, juga menyatakan kekecewaan atas pemangkasan drastis tersebut. Menurutnya, proposal awal sangat penting untuk mendanai sistem senjata yang dibutuhkan segera.
Di sisi lain, KMT menegaskan tetap mendukung penguatan pertahanan Taiwan, namun menekankan pentingnya pengawasan legislatif dan tanggung jawab fiskal.
Menurut KMT, anggaran jangka panjang harus disertai perencanaan rinci, alokasi yang jelas, serta akuntabilitas, apalagi masih ada keterlambatan pengiriman peralatan militer penting.
Baca Juga: Menjelang Pertemuan Trump–Xi, Taiwan Yakin Hubungan dengan AS Tetap Kuat
Perdebatan ini ikut menarik perhatian Washington. Sejumlah senator AS mendesak partai-partai politik Taiwan segera mencapai kompromi dan menyetujui pendanaan pertahanan, terutama setelah latihan militer China di sekitar Taiwan pada akhir tahun lalu yang dinilai sebagai pengingat nyata ancaman Beijing.
Meski demikian, ada pula pandangan bahwa perdebatan anggaran ini seharusnya menjadi urusan internal Taiwan. Goldstein menilai tidak tepat bagi legislator AS untuk mendikte kebutuhan pertahanan Taiwan, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada rakyat dan institusi politik Taiwan.
Di bawah kebijakan “Satu China”, Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Taiwan, tetapi tetap mendukung peningkatan kemampuan pertahanan pulau tersebut.
Gedung Putih menegaskan dukungannya terhadap komitmen Presiden Lai untuk menaikkan belanja pertahanan hingga lebih dari 3% PDB pada 2026 dan 5% pada 2030, sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tangkal Taiwan.
