Coba buka pemerintahan, Partai Demokrat siap loloskan rancangan undang-undang baru

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan partai Demokrat akan meloloskan undang-undang baru untuk mencoba membuka kembali sejumlah badan pemerintah pada minggu depan.

Sebelumnya pembicaraan antara kantor presiden Trump dengan negosiator dari Demokrat yang dilakukan kemarin, gagal mengakhiri penutupan sebagian pemerintah yang telah berlangsung selama dua minggu.

Setelah pertemuan yang bertujuan untuk memecahkan kebuntuan gagal pada hari Sabtu. Pelosi mengatakan Demokrat akan berusaha untuk membuka kembali lembaga pemerintah minggu depan melalui tagihan alokasi secara sedikit demi sedikit.

Dimulai dengan Departemen Keuangan dan Internal Revenue Service. "Tindakan ini diperlukan agar rakyat Amerika dapat menerima pengembalian pajak sesuai jadwal," katanya seperti dikutip Reuters.

Presiden Donald Trump menuntut anggaran US$ 5,6 miliar untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Tetapi Demokrat yang mengendalikan DPR pada minggu ini meloloskan RUU tanpa menyediakan dana tambahan untuk tembok itu.

Trump mengatakan dia tidak akan menandatangani RUU tersebut sampai dia mendapatkan uang yang ia inginkan.

Wakil Presiden Mike Pence yang memimpin tim presiden dalam pertemuan dengan negosiator Demokrat mengatakan itu pertemuan tersebut terbilang produktif. Tetapi seorang ajudan mengatakan tidak ada diskusi mendalam tentang kemungkinan tingkat kompromi pendanaan untuk keamanan perbatasan.

Kedua belah pihak pun sepakat untuk bertemu lagi pada hari Minggu.

Ajudan dari anggota Partai Demokrat tersebut mengatakan staf partainya mendesak pemerintah untuk membuka kembali pemerintahan. Alasannya kemajuan dalam masalah pertikaian mengenai keamanan perbatasan akan sulit ketika pemerintah ditutup.

Dengan kedua belah pihak berpegang pada posisi masing-masing, seperempat dari pemerintah federal telah ditutup selama dua minggu. Hal ini menyebabkan 800.000 pekerja publik tak mendapat bayaran.

Pada Jumat lalu, mengancam untuk mengambil langkah menggunakan kekuatan darurat untuk membangun tembok tanpa persetujuan Kongres. Namun langkah semacam itu hampir pasti akan menemui tantangan hukum.