/2026/04/11/1183738406.jpg "Deadline Perang AS-Iran Tinggal Hitungan Jam, Tapi Akhir Konflik Masih Tak Terlihat")
Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tenggat waktu pada Jumat (1/5/2026) untuk mengakhiri perang melawan Iran atau menyampaikan argumen kepada Kongres untuk memperpanjangnya. Namun, tenggat itu kemungkinan besar akan berlalu tanpa mengubah arah konflik, yang kini berubah menjadi kebuntuan terkait jalur pelayaran.
Mengakhiri perang dinilai sangat kecil kemungkinannya.
Sebaliknya, para analis dan staf Kongres mengatakan mereka memperkirakan Trump akan memberi tahu Kongres bahwa ia akan memperpanjang konflik selama 30 hari, atau bahkan mengabaikan tenggat tersebut, dengan pemerintahan Trump berargumen bahwa gencatan senjata dengan Teheran menandai berakhirnya konflik.
Seperti banyak kebijakan di Kongres yang terbelah tajam, isu wewenang perang kini menjadi sangat partisan. Demokrat yang menentang Trump menyerukan agar Kongres kembali menegaskan hak konstitusionalnya untuk menyatakan perang, sementara Partai Republik menuduh Demokrat menggunakan Undang-Undang War Powers untuk melemahkan Trump.
Mengutip Reuters, sejak perang dimulai pada 28 Februari, Demokrat berulang kali mencoba meloloskan resolusi untuk memaksa Trump menarik pasukan AS atau meminta otorisasi Kongres. Namun Partai Republik pendukung Trump, yang memegang mayoritas tipis di Senat dan DPR, hampir selalu menolak upaya tersebut secara bulat.
Pada Kamis, Partai Republik kembali menggagalkan upaya keenam di Senat, sehari sebelum tenggat war powers. Meski demikian, Senator Susan Collins dari Maine, yang menolak resolusi-resolusi sebelumnya, kini menjadi anggota Partai Republik kedua yang mendukung langkah tersebut, bersama Senator Rand Paul dari Kentucky yang memang selalu mendukung resolusi pembatasan perang.
Berdasarkan War Powers Resolution tahun 1973, presiden hanya dapat melakukan aksi militer selama 60 hari sebelum harus mengakhirinya, meminta persetujuan Kongres, atau mengajukan perpanjangan 30 hari karena “kebutuhan militer yang tak terhindarkan demi keselamatan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat”.
Baca Juga: Update! Daftar Kapal Tanker yang Tembus Selat Hormuz dan Ada 1 Menuju RI
Konflik Iran dimulai pada 28 Februari ketika Israel dan Amerika Serikat memulai serangan udara ke Iran. Trump secara resmi memberi tahu Kongres 48 jam kemudian, sehingga hitungan tenggat 60 hari berakhir pada 1 Mei.
Gencatan senjata rapuh
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Trump dijadwalkan menerima pengarahan pada Kamis terkait rencana serangan militer baru terhadap Iran untuk memaksa negara itu kembali bernegosiasi mengakhiri konflik.
Jika pertempuran kembali pecah, Trump dapat memberi tahu para legislator bahwa ia memulai kembali hitungan tenggat 60 hari baru. Langkah semacam itu telah dilakukan berulang kali oleh presiden dari kedua partai sejak Undang-Undang War Powers disahkan oleh Kongres, mengalahkan veto Presiden Richard Nixon, sebagai respons terhadap Perang Vietnam.
Perang Vietnam sendiri juga tidak pernah mendapat otorisasi resmi dari Kongres.
Pemerintahan Trump juga kemungkinan berargumen bahwa 1 Mei bukanlah tenggat, karena adanya gencatan senjata yang diumumkan Trump pada 7 April. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan dalam sidang Senat pada Kamis bahwa menurut pemahamannya, hitungan 60 hari berhenti selama gencatan senjata.
Demokrat membantahnya, dengan menegaskan tidak ada ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang War Powers.
Iran menyatakan pada Kamis bahwa jika Washington kembali menyerang, Iran akan merespons dengan “serangan panjang dan menyakitkan” terhadap posisi AS. Hal ini memperumit harapan Washington membentuk koalisi internasional untuk membuka Selat Hormuz.
Survei menunjukkan perang Iran tidak populer di kalangan warga Amerika, enam bulan menjelang pemilu November yang akan menentukan siapa yang menguasai Kongres tahun depan.
Tingkat persetujuan terhadap Trump juga turun ke level terendah dalam masa jabatan terbarunya bulan ini, karena warga AS semakin kecewa dengan biaya hidup dan menyalahkan perang atas kenaikan harga.
Namun Trump tetap memegang kendali kuat atas Partai Republik dan hanya sedikit anggota partainya yang menentang kebijakannya. Selain itu, Partai Republik secara kuat mendukung Israel yang juga menyerang Iran, serta menyambut upaya melemahkan Iran yang merupakan musuh berat AS.
“Ini murni soal partisanship,” kata Christopher Preble, peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center di Washington. “Partai Republik menolak menentang presiden, sesederhana itu.”
“Pembicaraan aktif”
Gedung Putih belum menyatakan bagaimana mereka akan melangkah, atau apakah mereka akan meminta Kongres memberi otorisasi resmi untuk operasi militer terhadap Iran.
“Pemerintahan sedang melakukan pembicaraan aktif dengan Kongres terkait isu ini. Anggota Kongres yang mencoba mencari keuntungan politik dengan merebut otoritas Panglima Tertinggi hanya akan melemahkan militer AS di luar negeri, dan itu seharusnya tidak diinginkan pejabat terpilih mana pun,” kata seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya.
Tonton: Bea Masuk LPG 0%, Kemenperin: Kabar Baik untuk Industri Petrokimia RI
Konstitusi AS menyatakan hanya Kongres, bukan presiden, yang dapat menyatakan perang. Namun pembatasan itu tidak berlaku untuk operasi jangka pendek atau untuk merespons ancaman langsung.
Beberapa anggota Partai Republik yang sebelumnya menolak resolusi war powers menyatakan mereka bisa mempertimbangkan ulang setelah 1 Mei.
Senator Republik John Curtis dari Utah menulis esai bahwa ia mendukung tindakan Trump, namun tidak akan mendukung aksi militer berkelanjutan setelah tenggat tanpa persetujuan Kongres.
Sementara yang lain mengatakan mereka akan menunggu perkembangan.
Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Senator John Thune dari South Dakota, menyebut akan menjadi hal yang “ideal” jika Washington dan Teheran bisa mencapai perjanjian damai.
Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer dari New York ikut menjadi sponsor resolusi untuk mengakhiri perang.
“Partai Republik tahu penanganan Trump terhadap perang ini adalah bencana. Mereka melihat betapa rakyat Amerika sedang menderita,” kata Schumer dalam pidato di Senat, merujuk pada lonjakan harga bensin dan barang lainnya.
“Berapa banyak resolusi War Powers lagi yang harus diajukan Demokrat sebelum Senator Republik melakukan hal yang benar?” kata Schumer.
