CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.517.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Depkeu AS Siap Kucurkan Modal US$ 100 Miliar Buat Fannie dan Freddie


Senin, 08 September 2008 / 17:41 WIB


Reporter: Rika Theo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

NEW YORK. Dua bulan silam, tepatnya tanggal 30 Juli, Pemerintah Amerika Serikat (AS) sempat mengemukakan wacana untuk campur tangan dalam menyelamatkan Fannie Mae dan Freddie Mac. Akhirnya, pada Minggu lalu (7/9), hal itu benar-benar dilakukan.

Pemerintah melalui Departemen Keuangan, siap mengucurkan US$ 100 miliar per perusahaan, untuk mencegah keduanya  jatuh bangkrut. Sebagai gantinya, Pemerintah AS berhak atas saham spesial (senior preferred stock) dari keduanya. Selain itu, Pemerintah AS juga akan menerima waran untuk mengambil alih 79,9% saham Fannie dan Freddie.

Dalam waktu dekat ini, Departemen Keuangan akan menerbitkan saham spesial senilai US$ 1 miliar dahulu bagi masing-masing perusahaan. Pemerintah AS juga akan mendapat bunga 10% dari tiap saham itu. Sedang pembelian selanjutnya bisa dilakukan bila audit kuartalan keduanya menunjukkan cadangan modal mereka di bawah standar regulator.

Fannie dan Freddie memiliki atau menjamin US$ 5 triliun kredit perumahan atau hampir separuh dari total pasar KPR AS. Keduanya membeli KPR dari bank dan membentuknya sebagai produk investasi untuk mereka miliki sendiri atau mereka jual ke investor lain di dunia.

Jepang dan China Puji Langkah Pemerintah AS

Kini, Fannie dan Freddie resmi masuk pengawasan Pemerintah AS. Adalah Federal Housing Finance Agency (FHFA) yang bakal menjalankan fungsi itu. Langkah awal FHFA adalah memecat CEO Fannie Daniel Mudd dan CEO Freddie Richard Syron, lantas mengganti mereka dengan Herbert Allison, mantan CEO TIAA-Cref, dan David Moffett, mantan Vice Chairman US Bancorp, yang dilakukan pada Minggu lalu.

Fannie dan Freddie pun harus mengurangi posisi mereka dalam mortgage back securities atau surat berharga yang menjadikan KPR sebagai aset dasarnya. Portofolio lembaga penyalur dan penjamin kredit perumahan terbesar di AS itu tak boleh melebihi US$ 850 miliar pada 31 Desember 2009. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah itu pun harus berkurang 10% per tahun, hingga mencapai US$ 250 miliar. Adapun Juli lalu, portofolio Fannie senilai US$ 758 miliar, sementara Freddie US$ 798 miliar.

Departemen Keuangan juga berencana menyediakan dana jangka pendek untuk Fannie, Freddie, dan 12 bank pemerintah penyalur kredit perumahan, serta membeli mortgage-back securities dari pasar.

Menurut para analis, meski langkah ini tak langsung menyembuhkan masalah perumahan AS, setidaknya ini bisa memberi ruang bagi bunga KPR untuk turun. Saat ini bunga KPR AS rata-rata 6,35%. Kepala Ekonom Moody's Economy.com memperkirakan, bunga KPR bisa menuju 5,5%. Penyebabnya, dengan Fannie dan Freddie berada di tangan Pemerintah AS, investor akan lebih tertarik membeli surat utang terbitan mereka. Pada akhirnya, kalau bunga KPR menurun, penjualan rumah di AS bisa berbalik normal lagi. Masalahnya, bisa saja kekhawatiran investor dan melemahnya perumahan AS mencegah penurunan bunga itu.

Di sisi lain, pelaku pasar merespons positif langkah ini. Setelah pengumuman itu, indeks futures Standard & Poor's 500 yang jatuh tempo September naik 3% pada perdagangan hari ini pukul 09.17 waktu AS (8/9). Pada waktu yang sama, indeks futures Dow Jones naik 2,3%. Indeks-indeks di bursa Eropa dan Asia pun sebagian besar menguat.

Beberapa negara, terutama China dan Jepang, memuji langkah Pemerintah AS itu. Keduanya patut mengembuskan napas lega sebab mereka merupakan pemegang terbesar dari surat berharga berbasis KPR keluaran Fannie dan Freddie. "Saya pikir ini positif buat ekonomi dunia karena akan membuat finansial AS lebih stabil," kata Menteri Keuangan Jepang Bunmei Ibuki.

Bloomberg, Reuters, AP


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×