kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Dianggap terlalu ikut campur, Ethiopia mengusir tujuh pejabat PBB


Jumat, 01 Oktober 2021 / 13:56 WIB
Dianggap terlalu ikut campur, Ethiopia mengusir tujuh pejabat PBB
ILUSTRASI. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa selama Irreecha, festival ucapan terima kasih orang Oromo di kota Bishoftu di wilayah Oromia, Ethiopia. REUTERS/Tiksa Negeri


Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - ADDIS ABABA. Kementerian Luar Negeri Ethiopia pada hari Kamis (30/9) melaporkan telah mengusir tujuh pejabat senior PBB dari negaranya. Ethiopia merasa PBB terlalu ikut campur dalam konflik dalam negeri.

Melansir Reuters, ketujuh pejabat yang diusir termasuk kepala negara dari UNICEF dan kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Ketujuh orang itu diberi waktu 72 jam untuk angkat kaki dari Ethiopia.

Lima dari tujuh orang yang diusir bekerja untuk OCHA, sementara yang keenam bekerja untuk UNICEF dan ketujuh bekerja untuk Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. 

Semua utusan PBB tersebut sedang melakukan penyelidikan bersama dengan komisi hak asasi manusia yang ditunjuk negara Ethiopia atas laporan pembunuhan massal warga sipil, pemerkosaan geng dan pelanggaran lainnya di Tigray.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut. Lebih lanjut, PBB berharap bisa membantu negara Afrika itu keluar dari krisis.

"Kami sekarang terlibat dengan Pemerintah Ethiopia dengan harapan bahwa staf PBB yang bersangkutan akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka," ungkap Sekjen PBB Antonio Guterres.

Baca Juga: WHO: 75% dosis vaksin Covid-19 dikuasai negara berpenghasilan tinggi

Konflik meletus antara pasukan federal dan kelompok yang bersekutu dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), partai politik yang menguasai wilayah itu, sejak November 2020.

Pasukan Tigray merebut kembali sebagian besar wilayah pada akhir Juni, dan kemudian merangsek masuk ke wilayah Afar dan Amhara, memaksa ratusan ribu orang di sana meninggalkan rumah mereka.

Pada hari Selasa (28/9), kepala OCHA Martin Griffiths mengatakan adanya blokade selama hampir tiga bulan di perbatasan Tigray telah membatasi pengiriman bantuan hingga 10% dari apa yang dibutuhkan.

Pihak berwenang Ethiopia sebelumnya menuduh pekerja bantuan mendukung dan bahkan mempersenjatai pasukan Tigray, meskipun mereka tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.

Selanjutnya: 21 Petugas WHO terlibat aksi pelecehan seksual saat menangani wabah Ebola di Kongo



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×