Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Diplomat top China Yang Jiechi meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo agar AS berhenti mencampuri urusan dalam negeri China. Hal itu dikatakan Jiechi dalam sambungan telepon pada hari Sabtu (7/12) menurut laporan oleh TV pemerintah.
Mengutip disahkannya Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur tahun 2019 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019, yang mengatakan Amerika Serikat telah secara serius melanggar hubungan internasional, dan mendesak Washington untuk memperbaiki kesalahannya dan segera berhenti mencampuri Urusan internal Tiongkok.
Baca Juga: Trump meminta Bank Dunia berhenti memberi pinjaman ke China
Mengutip Reuters, Dewan Perwakilan AS mengeluarkan undang-undang pada hari Selasa yang membutuhkan tanggapan yang lebih kuat terhadap perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uighur-nya.
Pakar dan aktivis AS mengatakan, kemungkinan China telah menahan satu juta warga Uighur di kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang, sebuah wilayah di barat jauh China.
China mengatakan, kamp-kamp itu merupakan bagian dari penumpasan anti-teror dan menyediakan pelatihan kejuruan. Pernyataan itu membantah adanya perlakuan salah terhadap warga Uighur.
Baca Juga: Data ekonomi AS dan harapan atas prospek perang dagang memudarkan harga emas
Uighur Act mengikuti undang-undang A.S yang baru-baru ini ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump yang bertujuan melindungi hak asasi manusia di Hong Kong di tengah tindakan keras terhadap protes pro-demokrasi.
Apa yang dimulai sebagai demonstrasi menentang undang-undang yang sekarang ditarik yang memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke daratan China telah berubah menjadi seruan untuk kebebasan demokrasi yang lebih besar dan hampir enam bulan protes kekerasan yang kadang-kadang keras di Hong Kong.
Baca Juga: Permintaan dolar AS meningkat, rupiah diprediksi melemah pekan depan
Beijing mengutuk kerusuhan itu dan menyalahkan campur tangan asing. Khususnya para pejabat AS yang berulang kali membuat pernyataan yang mendistorsi dan menyerang sistem politik Tiongkok dan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
