/2026/01/26/830275650.jpg "DPR AS Bahas Legislasi untuk Akhiri Shutdown Pemerintah Parsial")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dijadwalkan membahas legislasi pada Senin (2/2/2026) yang bertujuan mengakhiri penutupan pemerintah parsial yang dimulai akhir pekan lalu. Pemungutan suara final diperkirakan berlangsung pada Selasa (3/2/2026).
Pendanaan untuk Pentagon, Departemen Transportasi, dan sejumlah lembaga lainnya berakhir pada Sabtu (31/1/2026), setelah sengketa mengenai penegakan imigrasi mempersulit persetujuan legislasi pengeluaran.
Meski demikian, gangguan yang terjadi sejauh ini relatif minimal karena pekerja yang dianggap “esensial,” seperti personel militer dan pengatur lalu lintas udara, tetap menjalankan tugasnya.
Baca Juga: Skandal Epstein: 3 Juta Dokumen Baru Ungkap Nama Besar!
Sejak 1977, pemerintah AS telah mengalami 10 kali kekosongan pendanaan yang berlangsung tiga hari atau kurang, dan sebagian besar tidak berdampak signifikan pada aktivitas sehari-hari, menurut Congressional Research Service.
Berbeda dengan penutupan pemerintah sebelumnya yang mencatat rekor 43 hari pada Oktober–November 2025, penutupan kali ini diperkirakan singkat.
Kesepakatan untuk mengembalikan pendanaan sekaligus memberi ruang bagi legislator untuk melanjutkan negosiasi terkait penegakan imigrasi telah disetujui Senat dengan dukungan bipartisan yang luas pada Jumat (31/1/2026).
Pemimpin Partai Republik di DPR kini mempersiapkan jalannya pemungutan suara cepat di kamar legislatif mereka.
Wakil Tom Emmer dari Minnesota, posisi nomor tiga Partai Republik di DPR, menyatakan bahwa DPR dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas kesepakatan tersebut pada Selasa.
Baca Juga: Hakim AS Tolak Hentikan Peningkatan Jumlah Agen Imigrasi Trump di Minnesota
Sebuah komite DPR dijadwalkan meninjau kesepakatan pendanaan hari ini, dan perdebatan diperkirakan berlangsung hingga larut malam.
Meski demikian, persetujuan belum bisa dipastikan. Partai Republik menguasai DPR dengan tipis, 218 berbanding 213 kursi, sementara Partai Demokrat akan menambah satu kursi ketika anggota baru mereka, Christian Menefee dari Texas, dilantik.
Beberapa anggota Demokrat di DPR menolak kesepakatan pendanaan yang dirancang oleh Presiden Donald Trump dan rekan-rekannya di Senat, dengan alasan kesepakatan tersebut seharusnya memberi waktu lebih untuk merundingkan batasan baru terhadap agen federal yang menegakkan kebijakan imigrasi Trump.
Kekhawatiran ini muncul setelah agen Departemen Keamanan Dalam Negeri menewaskan dua warga AS di Minnesota bulan lalu, memicu kemarahan publik. Selain itu, beberapa anggota Partai Republik sayap kanan juga berpotensi mengajukan keberatan atas kesepakatan ini.
