/2025/10/28/189963006.jpg "DPR AS Setujui RUU Akhiri Shutdown, Trump Dijadwalkan Teken Rabu Malam")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Donald Trump dijadwalkan menandatangani rancangan undang-undang pada Rabu malam pukul 21.45 waktu setempat (ET) untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat, menurut keterangan Gedung Putih.
Langkah tersebut menyusul tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang pada hari yang sama mengambil langkah prosedural untuk mengakhiri penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS.
Baca Juga: Heboh Skandal Jeffrey Epstein Seret Trump, Demokrat Dorong Publikasi Dokumen Rahasia
Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara itu akan memulihkan bantuan pangan, membayar kembali ratusan ribu pegawai federal, dan menormalkan kembali sistem pengendalian lalu lintas udara yang terganggu.
DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui langkah menuju pemungutan suara akhir dengan hasil 213–209, berkat dukungan kuat Trump yang berhasil menjaga soliditas partainya di tengah penolakan keras dari kubu Demokrat.
Penutupan pemerintahan ini berawal dari kebuntuan antara Senat dan DPR mengenai perpanjangan subsidi asuransi kesehatan federal.
Meski demikian, delapan senator Demokrat memutuskan mendukung RUU pendanaan tersebut pada Senin, yang memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 30 Januari, sekaligus menambah sekitar US$1,8 triliun per tahun terhadap utang nasional AS yang kini mencapai US$38 triliun.
“Saya merasa seperti sedang berada dalam episode Seinfeld—kita sudah melewati 40 hari dan saya masih tidak tahu jalan ceritanya,” kata anggota DPR dari Partai Republik, David Schweikert dari Arizona, menyindir kebuntuan politik yang terjadi.
Baca Juga: Meksiko Naikkan Tarif Gula Impor Jadi 156%, Apa Dampaknya?
Ia menambahkan, “Saya pikir ini hanya akan berlangsung 48 jam—orang akan meluapkan emosinya, lalu kita kembali bekerja. Tapi sekarang, mengapa amarah menjadi kebijakan?”
Sementara itu, sejumlah anggota Demokrat di DPR tetap menentang keras kesepakatan Senat tersebut, terutama setelah kemenangan besar partai mereka dalam pemilu di New Jersey, Virginia, dan New York City, yang sebelumnya diyakini akan memperkuat posisi tawar mereka untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan.
Dalam pidato perpisahannya sebelum mundur dari Kongres, Mikie Sherrill, anggota DPR Demokrat yang baru terpilih sebagai Gubernur New Jersey, menyerukan rekan-rekannya agar “tidak menjadikan DPR hanya sebagai stempel merah upacara bagi pemerintahan yang mengambil makanan dari anak-anak dan mencabut layanan kesehatan.”
Baca Juga: Negosiasi Dagang Panas: Vietnam Mendesak Kesepakatan, AS Ingin Impor Seimbang
Tidak Ada Pihak yang Menang Jelas
Meski perdebatan memanas, tidak ada pihak yang tampak menjadi pemenang dari penutupan pemerintahan ini.
Survei Reuters/Ipsos pada Rabu menunjukkan 50% warga AS menyalahkan Partai Republik, sementara 47% menyalahkan Partai Demokrat.
Pemungutan suara akhir terhadap RUU pendanaan diharapkan dilakukan Rabu malam waktu setempat. Jika disetujui DPR, RUU tersebut akan disahkan oleh Presiden Trump. Gedung Putih memastikan Trump mendukung rancangan itu.
Baca Juga: Trump Mengundang CEO JPMorgan dan Wall Street pada Jamuan Makan Malam di Gedung Putih
Penutupan selama 42 hari ini telah menimbulkan gangguan ekonomi dan administratif yang signifikan.
Dengan berakhirnya kebuntuan ini, pemerintahan federal diperkirakan segera kembali beroperasi penuh, sementara perhatian publik kini bergeser ke isu baru, termasuk desakan agar DPR membuka seluruh dokumen tidak rahasia terkait kasus Jeffrey Epstein, yang selama ini ditolak oleh Trump dan Ketua DPR Mike Johnson.
RUU pendanaan ini juga mencakup ketentuan baru yang melarang sebagian besar upaya pemerintah untuk mengakses data telepon senator tanpa pemberitahuan, serta memungkinkan para legislator menuntut Departemen Kehakiman atas pelanggaran privasi dengan ganti rugi hingga US$500.000, berikut biaya hukum dan kompensasi lainnya.
