Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Partai Republik pada Kamis meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja yang mencerminkan sebagian besar agenda kebijakan Presiden Donald Trump, serta diperkirakan akan menambah utang nasional sebesar triliunan dolar.
RUU tersebut disahkan dengan selisih hanya satu suara. Isi undang-undang mencakup sejumlah janji kampanye populis Trump, seperti keringanan pajak baru untuk tip dan pinjaman mobil, serta peningkatan anggaran untuk militer dan penegakan hukum di perbatasan.
Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat nonpartisan, RUU ini diperkirakan akan menambah sekitar 3,8 triliun dolar AS ke utang nasional yang kini mencapai 36,2 triliun dolar selama satu dekade ke depan.
Baca Juga: Wall Street Berakhir Datar Usai DPR AS Loloskan RUU Pajak Trump
“Ini bisa dibilang sebagai bagian terpenting dari Undang-Undang yang akan pernah ditandatangani dalam Sejarah Negara kita!” tulis Trump di media sosial.
RUU tersebut disahkan dengan perolehan suara 215 berbanding 214, setelah perdebatan maraton yang berlangsung dua malam berturut-turut.
Seluruh anggota Partai Demokrat serta dua anggota Partai Republik memberikan suara menolak, sementara satu anggota Republik memilih abstain dan satu lainnya tidak hadir karena tertidur.
Dengan komposisi DPR saat ini yang hanya berselisih tipis, 220 kursi untuk Republik dan 212 untuk Demokrat, Ketua DPR Mike Johnson tidak memiliki banyak kelonggaran. Ia pun melakukan sejumlah perubahan menit terakhir untuk mengakomodasi berbagai faksi dalam Partai Republik.
“DPR telah mengesahkan undang-undang yang benar-benar mengubah generasi bangsa,” ujar Johnson.
RUU yang oleh Trump dijuluki sebagai “RUU yang besar dan indah” kini dikirimkan ke Senat, yang juga dikuasai Partai Republik dengan komposisi 53-47.
Baca Juga: Wall Street Turun Tipis Setelah DPR AS Berikan Suara untuk RUU Pajak Trump
Sejumlah senator telah menyatakan akan mendorong perubahan substansial dalam proses pembahasan yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu.
“Para senator ingin memberikan kesan mereka sendiri pada RUU tersebut,” kata Senator Republik Josh Hawley dari Missouri.
RUU setebal 1.100 halaman ini mencakup perpanjangan pemotongan pajak individu dan korporasi yang diberlakukan pada 2017, mencabut sejumlah insentif energi hijau yang digagas mantan Presiden Joe Biden, serta memperketat syarat kelayakan untuk program bantuan kesehatan dan pangan bagi masyarakat miskin.
RUU ini juga mengalokasikan dana untuk memperkuat kebijakan imigrasi Trump, termasuk penambahan puluhan ribu petugas perbatasan dan kapasitas untuk mendeportasi hingga satu juta orang per tahun. Peraturan mengenai peredam senjata api juga akan dilonggarkan.
Partai Demokrat mengecam RUU tersebut karena dinilai lebih menguntungkan kalangan kaya dan memangkas tunjangan bagi pekerja. CBO mencatat bahwa RUU ini akan menurunkan pendapatan untuk 10% rumah tangga termiskin, dan sebaliknya meningkatkan pendapatan untuk 10% rumah tangga terkaya.
“RUU ini adalah penipuan, penipuan pajak yang dirancang untuk mencuri dari Anda, rakyat Amerika, dan memberikannya kepada teman-teman jutawan dan miliarder Trump,” kata Perwakilan Demokrat Jim McGovern.
Baca Juga: Wall Street Berakhir Datar Usai DPR AS Loloskan RUU Pajak Trump
Meskipun terdapat kekhawatiran yang kian meningkat terkait utang AS, yang kini telah mencapai 124% dari Produk Domestik Bruto (PDB), RUU ini tetap disahkan. Moody’s bahkan menurunkan peringkat kredit tertinggi AS pekan lalu sebagai respons terhadap situasi ini.
Defisit anggaran telah tercatat setiap tahun selama abad ini, karena baik pemerintahan Republik maupun Demokrat gagal menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan.
Tahun lalu, pembayaran bunga utang mencakup satu dari setiap delapan dolar yang dibelanjakan pemerintah, lebih tinggi dari belanja militer, menurut CBO. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi satu dari setiap enam dolar dalam satu dekade mendatang, seiring meningkatnya biaya kesehatan dan pensiun akibat populasi yang menua, bahkan tanpa memperhitungkan pengaruh RUU baru ini.
Menetapkan Arah ke Gunung Es
Ketidakpastian fiskal dan kebijakan tarif Trump membuat investor khawatir. Banyak yang melepas aset AS yang selama ini menjadi tulang punggung sistem keuangan global.
Dolar AS telah melemah lebih dari 10% sejak Januari, sementara imbal hasil obligasi Treasury 30 tahun, indikator biaya pinjaman jangka panjang pemerintah, mencapai level tertinggi sejak Oktober 2023.
Indeks saham AS cenderung stagnan pada Kamis, namun saham energi surya yang selama ini diuntungkan oleh subsidi energi hijau menjadi yang paling terdampak oleh RUU ini.
“Kami tidak menata ulang kursi geladak di Titanic malam ini. Kami memasukkan batubara ke dalam ketel uap dan menetapkan arah menuju gunung es,” ujar Perwakilan Thomas Massie dari Kentucky, salah satu dari dua anggota Republik yang menolak RUU tersebut.
CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dalam konferensi investor di Shanghai menyatakan dukungannya terhadap RUU ini, namun mengakui bahwa, RUU tersebut mungkin akan menambah defisit.
Ironisnya, kekhawatiran akan meningkatnya utang justru menjadi dorongan bagi Partai Republik untuk mendorong pengesahan RUU ini, karena RUU tersebut juga mencakup kenaikan batas utang pemerintah federal sebesar US$ 4 triliun.
Baca Juga: Partai Republik Tolak RUU Pemotongan Pajak yang Diusulkan Trump
Langkah ini bertujuan mencegah potensi gagal bayar yang menurut sejumlah pejabat bisa terjadi pada musim panas ini.
Partai Republik juga berargumen bahwa kegagalan meloloskan RUU ini akan berarti kenaikan pajak efektif bagi banyak warga, karena pemotongan pajak tahun 2017 akan berakhir pada akhir tahun.
Faksi garis keras dalam Partai Republik sebelumnya mendorong pemotongan belanja yang lebih dalam, namun menghadapi resistensi dari kelompok sentris yang khawatir hal itu akan terlalu membebani 71 juta warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada program Medicaid.
Sebagai respons, Johnson menyetujui ketentuan kerja baru bagi penerima Medicaid yang akan berlaku pada akhir 2026, dua tahun lebih awal dari rencana sebelumnya.
Menurut CBO, hal ini akan menyebabkan jutaan orang kehilangan akses terhadap program tersebut. RUU ini juga akan menghukum negara bagian yang memperluas Medicaid di masa depan.
Baca Juga: DPR AS akan Voting RUU Pajak dan Belanja 'Raksasa' Usulan Presiden Trump
Untuk meredakan keberatan dari Republikan sentris yang mewakili negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York dan California, Johnson juga memperluas batas pengurangan pajak negara bagian dan lokal menjadi 40.000 dolar AS, sebuah langkah yang, menurut Komite Anggaran Federal yang independen, akan sangat menguntungkan rumah tangga terkaya.
RUU tersebut juga mengganti nama rekening tabungan bebas pajak untuk anak-anak menjadi "Rekening Trump."
