Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Global Times, sebuah tabloid yang diterbitkan oleh surat kabar People's Daily milik Partai Komunis China yang berkuasa, menuliskan tweet pada hari Selasa bahwa Beijing akan segera merilis daftar entitas yang disebut tidak dapat diandalkan dan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang membahayakan kepentingan China.
Baca Juga: Berbagai produk fesyen global diyakini memakai kapas hasil kerja paksa di China
Dilaporkan bahwa China mempercepat proses untuk daftar tersebut karena RUU DPR AS akan "membahayakan kepentingan perusahaan China", dan bahwa entitas AS yang "relevan" akan menjadi bagian dari daftar Beijing.
Kamp konsentrasi modern
Perwakilan Partai Republik AS Chris Smith menyebut tindakan China di "kamp konsentrasi modern" di Xinjiang "sangat represif" yang melibatkan "penawanan massal jutaan orang dalam skala yang tidak terlihat sejak Holocaust."
"Kami tidak bisa diam. Kami harus menuntut diakhirinya praktik-praktik biadab ini," kata Smith, seraya menambahkan bahwa pejabat Tiongkok harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca Juga: Impor kedelai China bulan September menyusut karena penurunan permintaan pakan ternak
Ketua Dewan Demokrat Nancy Pelosi menyebut perlakuan China terhadap kaum Uighur merupakan hal yang membangkitkan kemarahan terhadap hati nurani kolektif dunia. Dia juga menambahkan bahwa Amerika sedang mengawasi China terkait hal ini.
Chris Johnson, seorang pakar China di Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington, mengatakan pengesahan RUU ini dapat menyebabkan semakin kaburnya garis-garis antara masalah perdagangan dan semakin memburuknya hubungan China-AS.
"Saya pikir ada semacam faktor penumpukan di sini yang dikhawatirkan orang China," katanya.
Baca Juga: Inilah lika-liku masa perang dagang AS-China dan reaksi bursa Wall Street
Trump mengatakan pada hari Senin bahwa undang-undang Hong Kong tidak membuat negosiasi perdagangan dengan China lebih mudah, tetapi ia masih percaya Beijing menginginkan kesepakatan.
Dia mengatakan pada hari Selasa, bagaimanapun, bahwa sebuah perjanjian mungkin harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS November 2020 di mana dia sedang mencari masa jabatan kedua.
