Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
RUU yang direvisi masih harus disetujui oleh Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik sebelum dikirim ke Trump. Gedung Putih belum menyebutkan apakah Trump akan menandatangani atau memveto RUU tersebut, yang berisi ketentuan yang memungkinkan presiden untuk menjatuhkan sanksi jika terkait dengan isu kepentingan nasional.
Baca Juga: Balas AS, China tak izinkan kapal militer AS masuk ke Hong Hong dan beri sanksi LSM
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri China menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China dan gangguan serius dalam urusan dalam negeri negara itu.
"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, untuk menghentikan RUU Xinjiang di atas menjadi hukum, untuk berhenti menggunakan Xinjiang sebagai cara untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China," kata pernyataan itu, yang dikaitkan dengan juru bicara kementerian itu, Hua Chunying.
Baca Juga: 1 juta etnis Uighur dan Muslim China lainnya ditahan di kamp Xinjiang tanpa alasan
Tiongkok secara konsisten membantah ada penganiayaan terhadap warga Uighur dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan. China juga memperingatkan akan melakukan aksi pembalasan secara proporsional jika Chen menjadi sasaran.
Gedung Putih dan Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirimkan Reuters.
Pada hari Senin, China menanggapi undang-undang Hong Kong dengan mengatakan kapal dan pesawat militer AS tidak akan diizinkan untuk mengunjungi Hong Kong, dan mengumumkan sanksi terhadap beberapa organisasi non-pemerintah AS.
Baca Juga: Duh, dokumen Pemerintah China yang bocor mengungkap detail kekerasan atas Uighur
Para analis mengatakan reaksi China terhadap berlakunya RUU Uighur bisa lebih kuat, meskipun beberapa pihak meragukan hal itu. Salah satunya dengan memberlakukan larangan visa pada sejumlah pejabat penting AS seperti Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang menyebut perlakuan China terhadap Uighur sebagai "noda abad ini" dan telah berulang kali dikecam oleh Beijing.
