/2021/10/05/739779763.jpg "DPR Filipina Beri Wewenang Presiden Marcos Kurangi Pajak BBM Tekan Lonjakan Harga")
Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - MANILA. Kongres Filipina memberikan kewenangan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr untuk menangguhkan atau mengurangi pajak cukai bahan bakar sementara waktu. Kewenangan ini diberikan pada Senin (16/3/2026) guna menstabilkan harga minyak yang melonjak dan berpotensi mendorong inflasi di ekonomi yang sangat bergantung pada konsumsi.
Kebijakan ini dinyatakan mendesak oleh Marcos tersebut masih memerlukan persetujuan Senat sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Presiden Senat menyatakan pemungutan suara atas rancangan kebijakan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa.
Dalam rancangan aturan tersebut, presiden dapat menghentikan sementara atau mengurangi pemungutan pajak cukai pada produk minyak bumi hingga enam bulan, berdasarkan rekomendasi panel anggaran lintas lembaga. Total masa penangguhan tidak boleh melebihi satu tahun kalender.
Baca Juga: Bisnis AI Meledak! Alibaba Agresif Rilis Agen AI
Presiden dapat menggunakan kewenangan itu dalam dua kondisi utama. Pertama, jika harga rata-rata minyak mentah Dubai berdasarkan acuan Mean of Platts Singapore mencapai atau melampaui 80 dolar AS per barel selama satu bulan.
Kedua, jika presiden menetapkan keadaan darurat nasional atau bencana yang menyebabkan lonjakan luar biasa pada harga bahan bakar domestik.
Sejumlah pemerintah di kawasan Asia Tenggara mulai mengambil langkah untuk meredam dampak ekonomi dari meluasnya konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut mencakup upaya penghematan energi, stabilisasi pasar domestik, serta perlindungan sektor rentan seperti pariwisata.
Pada hari yang sama, Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengatakan pemerintah telah mendekati Rusia untuk kemungkinan impor minyak. Namun ia tidak merinci volume maupun durasi pengiriman yang mungkin dilakukan, sembari menambahkan bahwa Manila masih menunggu respons dari Moskow.
Garin juga menyatakan larangan ekspor bahan bakar dari China hanya berlaku untuk kontrak baru, sehingga kesepakatan pasokan yang sudah ada antara Filipina dan pemasok China tetap berjalan.
