Ekonomi Iran Tertekan, Perdagangan Anjlok 35% akibat Sanksi AS

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - DUBAI/KAIRO. Para pemimpin Iran mengakui besarnya dampak ekonomi akibat perang dengan Amerika Serikat (AS).

Melansir dari Reuters, pemimpin Tertinggi mendesak pemerintah untuk mengatasi kesulitan yang timbul, sementara presiden menyatakan bahwa perdagangan luar negeri telah menyusut sepertiganya akibat sanksi dan blokade Amerika.

Namun, pada hari Sabtu (29/8), Teheran mengisyaratkan tidak akan mundur, mereka bertekad untuk bertahan menghadapi tekanan AS, menempuh jalur diplomasi, dan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.

Dalam sebuah pernyataan di media pemerintah, pemerintah menyebutkan bahwa penanganan tekanan ekonomi akibat sanksi dan perang menjadi fokus utama, termasuk pengendalian inflasi, pengelolaan pasar, penciptaan lapangan kerja, pengarahan investasi ke produksi dalam negeri, serta pengurangan ketergantungan terhadap dolar secara bertahap.

Enam bulan setelah AS dan Israel memulai perang, negosiasi menemui jalan buntu dan pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan upaya untuk menghukum Iran secara finansial melalui langkah yang mereka sebut sebagai "D-Day ekonomi".

Sanksi memperparah dampak terhadap ekonomi Iran

Washington telah memperingatkan berbagai negara untuk memutus hubungan bisnis dengan Iran atau menghadapi sanksi sekunder, meskipun Departemen Keuangan AS tidak sampai menjatuhkan hukuman terhadap mitra dagang utama Iran seperti Tiongkok dan India—langkah yang dapat berdampak buruk bagi ekonomi AS maupun global.

Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi terhadap Banque Misr asal Mesir karena melakukan bisnis dengan Teheran, serta mengusulkan aturan yang akan memutus akses cabang bank tersebut di Uni Emirat Arab dari transaksi dolar.

Bank sentral Mesir menyatakan bahwa pihaknya dan kementerian luar negeri sedang berkomunikasi dengan pejabat AS terkait masalah ini, seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut hanya terbatas pada transaksi dolar AS Banque Misr cabang UEA dengan bank koresponden.

AS juga menjatuhkan sanksi yang menargetkan sebuah entitas yang berbasis di Hong Kong serta seorang individu yang terkait dengan Bank Melli Iran, menurut pemberitahuan di situs web Departemen Keuangan AS.

Gelombang sanksi memperparah dampak perang terhadap ekonomi Iran, di mana inflasi tahunan mencapai 66% bulan lalu.

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei mendesak pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut.

"Ada kebutuhan untuk menangani secara serius rangkaian tantangan ekonomi dan penghidupan, seperti inflasi, pengangguran, serta pengelolaan harga dan pasar barang dan jasa," demikian bunyi pernyataan tertulis yang dikaitkan dengan Khamenei.

Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan kepada media pemerintah bahwa ekspor dan impor Iran telah merosot hampir 35% akibat sanksi AS dan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Namun, ia menyebutkan bahwa Iran berhasil menjual sekitar 90 juta barel minyak selama masa berlaku nota kesepahaman singkat yang ditandatangani AS dan Iran pada bulan Juni, saat Washington mengizinkan penjualan minyak Iran.

Iran bertekad menempuh jalur diplomasi dan pertahanan

Di tengah fokus AS pada kampanye tekanan ekonominya, pihak lain berupaya menghidupkan kembali upaya diplomatik untuk mengakhiri perang.

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, bertemu dengan para pemimpin Iran di Teheran pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, dirinya menekankan pentingnya kembali ke kondisi sebelum perang, yakni kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, pada hari Jumat menggambarkan pembicaraan dengan Al Thani sebagai pembicaraan yang "kreatif".

Dalam pernyataan hari Sabtu, Iran menyatakan bahwa diplomasi dan pertahanan merupakan dua sayap yang saling melengkapi, terkoordinasi, dan tak terpisahkan dalam melindungi kepentingan nasional, keamanan, dan integritas wilayah negara. Iran menegaskan akan menempuh kedua jalur tersebut secara seimbang.

Qatar—sekutu AS dan tetangga Iran di kawasan Teluk—serta Pakistan turut memfasilitasi nota kesepahaman bulan Juni yang sempat menghasilkan gencatan senjata singkat, sebelum akhirnya kesepakatan itu gagal akibat perselisihan mengenai selat vital tersebut.

Sebelum perang, jalur perairan ini menjadi rute bagi 20% pasokan minyak dan LNG dunia. Para komandan militer AS menyatakan bahwa pasukan Amerika telah membersihkan ranjau laut dari selat tersebut—ranjau yang sebelumnya dipasang beberapa bulan lalu oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Trump berulang kali menyatakan bahwa Selat Hormuz terbuka, namun angkatan laut Garda Revolusi dalam sebuah pernyataan menyebut klaim tersebut sebagai kebohongan nyata, sembari menegaskan kembali bahwa jalur perairan itu tetap tertutup bagi kapal-kapal yang tidak memiliki izin dari Iran.

Data awal pelayaran yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa hanya tujuh kapal pengangkut komoditas yang melintasi selat tersebut pada hari Kamis—turun dari 17 kapal pada hari sebelumnya dan berada di bawah rata-rata 15 kapal dalam periode 10 hari.