Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Elon Musk, miliarder yang ditugaskan untuk merampingkan birokrasi pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menghadiri rapat kabinet pertama Presiden Donald Trump pada Rabu (26/2).
Kehadirannya terjadi di tengah kontroversi yang terus berkembang terkait rencananya untuk memberhentikan sejumlah besar pegawai federal.
Rapat ini menjadi ajang tarik-menarik kekuasaan antara Musk, Trump, dan pejabat pemerintah dalam ujian awal terhadap otoritas Musk di pemerintahan.
Baca Juga: 10 Orang Terkaya di Dunia Tahun 2025: Elon Musk di Puncak, Disusul Zuckerberg & Bezos
Kebijakan Pemangkasan dan Kehebohan di Pemerintahan
Meskipun Musk bukan anggota kabinet resmi, pengaruhnya dalam beberapa minggu pertama pemerintahan Trump disebut-sebut lebih besar dibandingkan pejabat lainnya.
Kebijakan Musk yang mengharuskan pegawai federal melaporkan pencapaian mereka atau menghadapi pemecatan telah menyebabkan kekacauan di berbagai lembaga pemerintah.
Sebagian lembaga menginstruksikan pegawainya untuk memenuhi permintaan Musk, sementara yang lain menyatakan mereka bisa mengabaikannya.
Meskipun Office of Personnel Management (OPM)—badan yang mengawasi birokrasi federal—menyatakan pegawai tidak wajib merespons email Musk, Trump dan sekutunya tampaknya tetap mendorong agar para pegawai mematuhinya.
Pada Sabtu lalu, Musk memberi pegawai federal batas waktu 48 jam untuk mengirim daftar lima pencapaian mereka selama seminggu.
Baca Juga: Harapan Nissan Kandas, Elon Musk Tak Akan Jadi Penyelamat yang Dinanti!
Pada Selasa (25/2), ia terus menekan pegawai melalui media sosial agar segera mengirimkan laporan tersebut.
Trump pun turut menanggapi kebijakan Musk. Saat ditanya oleh wartawan, Trump menyatakan bahwa permintaan tersebut "bersifat sukarela, tetapi jika tidak menjawab, saya kira mereka akan dipecat."
Sikap pemerintahan terhadap kebijakan Musk bervariasi. Kepala Small Business Administration Kelly Loeffler mendukung langkah tersebut, menyebutnya sebagai cara untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja.
Namun, Kepala FBI yang baru diangkat Trump, Kash Patel, justru meminta pegawainya untuk menunda respons terhadap permintaan Musk.
Mundurnya Pegawai dan Ancaman Pemangkasan Lebih Besar
Di tengah ketegangan tersebut, 21 pegawai dari Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE)—lembaga yang dipimpin Musk—mengundurkan diri sebagai bentuk protes.
"Kami tidak akan menggunakan keahlian kami sebagai teknolog untuk mengganggu sistem pemerintahan, membahayakan data sensitif rakyat Amerika, atau membongkar layanan publik yang vital," tulis mereka dalam surat pengunduran diri yang dipublikasikan secara daring.
Baca Juga: Trump PHK 1.600 Pekerja USAID di AS, Sebagian Besar Lainnya Dibekukan
Sejak dimulai, inisiatif Musk telah memangkas lebih dari 20.000 pegawai federal, dengan tambahan 75.000 orang menerima tawaran pensiun dini. Saat ini, masih ada sekitar 2,3 juta pegawai federal yang berstatus sipil.
Mayoritas pekerja yang diberhentikan adalah mereka yang baru bekerja kurang dari satu tahun, sehingga lebih mudah untuk dipecat berdasarkan peraturan layanan sipil.
Namun, kini DOGE tampaknya mulai menyasar pegawai karier jangka panjang.
Di Internal Revenue Service (IRS), sekitar 12.000 pegawai sudah masuk daftar pemutusan hubungan kerja, dengan tambahan pemangkasan yang diperkirakan mencapai 7.000 pegawai masa percobaan dan 5.000 pegawai yang memilih pensiun dini. Total pemutusan ini melebihi 10% dari tenaga kerja IRS.
Sementara itu, Departemen Dalam Negeri menerima arahan dari OPM untuk bersiap memangkas tenaga kerja di berbagai biro, termasuk U.S. Fish and Wildlife Service dan Bureau of Indian Affairs, dengan pengurangan mulai dari 10% hingga 40%.
Baca Juga: Musk Ancam Pecat Pekerja Federal AS yang Tidak Laporkan Hasil Kerjanya
Musk vs Pengadilan Federal
Di sisi lain, Musk menghabiskan sebagian besar hari Selasa (25/2) untuk mengecam hakim federal yang menghambat akses timnya ke sistem sensitif dan data di Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan, serta Office of Personnel Management (OPM).
Pengadilan juga memerintahkan pemerintahan Trump untuk mencairkan dana bantuan luar negeri yang sebelumnya dibekukan.
"Satu-satunya cara untuk mengembalikan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat Amerika adalah dengan memakzulkan para hakim," tulis Musk di X (Twitter).
"Tidak ada yang kebal hukum, termasuk para hakim."
Kontroversi ini mempertegas gejolak yang terjadi di pemerintahan Trump, dengan Musk berada di pusat kebijakan yang dapat mengubah wajah birokrasi AS secara drastis.
Selanjutnya: Simak 7 World Marathon Mayor yang Paling Bergengsi dan Diburu
Menarik Dibaca: Prakiraan Cuaca Jakarta Besok (27/2), Cerah Hingga Hujan Petir
Berita Terkait
Elon Musk Jadi Penyumbang Terbesar Trump
