Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - LONDON/TORONTO. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui keberadaan negara Palestina pada Minggu (21/9/2025).
Langkah ini lahir dari kekecewaan terhadap perang Gaza yang tak kunjung reda serta dorongan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara. Namun, keputusan tersebut memicu kemarahan Israel.
Keputusan empat negara Barat yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel membuat mereka kini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka dari wilayah yang diduduki.
Baca Juga: Dua Negara Besar Eropa Ini Akan Akui Kemerdekaan Palestina
Inggris Beri Bobot Simbolis
Pengakuan dari Inggris dinilai memiliki bobot simbolis yang kuat mengingat peran historis negara itu dalam pembentukan Israel pasca-Perang Dunia II.
“Hari ini, demi menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Britania Raya secara resmi mengakui Negara Palestina,” kata Perdana Menteri Keir Starmer.
Ia menambahkan, “Krisis kemanusiaan akibat ulah manusia di Gaza kian dalam. Pengeboman tanpa henti oleh pemerintah Israel, serangan dalam beberapa pekan terakhir, kelaparan dan kehancuran, benar-benar tidak bisa ditoleransi.”
Negara lain, termasuk Prancis, diperkirakan akan mengikuti langkah serupa pada pekan ini saat Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Baca Juga: Inggris, Kanada, dan Australia Akui Palestina, Tantang Sikap Israel-AS
Israel Geram, Palestina Menyambut
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pengakuan tersebut.
“Saya punya pesan jelas untuk para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan 7 Oktober: Anda memberi hadiah besar bagi terorisme,” ujarnya, merujuk pada serangan Hamas tahun 2023 yang memicu perang hampir dua tahun di Gaza.
Netanyahu menegaskan, “Negara Palestina tidak akan pernah berdiri di sebelah barat Sungai Yordan.”
Sebaliknya, rakyat Palestina menyambut baik keputusan ini. Sharaf Al Tarda, warga Hebron di Tepi Barat yang diduduki Israel, menyebut langkah itu sebagai kewajiban kemanusiaan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai pengakuan internasional akan membantu mewujudkan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan.
Baca Juga: Langkah Bersejarah, Kanada Gabung 140 Negara Akui Palestina
Korban Perang Kian Membengkak
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang, menurut data Israel.
Serangan balasan Israel ke Gaza hingga kini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina sebagian besar warga sipil menyebabkan kelaparan, menghancurkan bangunan, serta membuat mayoritas penduduk mengungsi berulang kali.
Dukungan Kanada dan Portugal
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan, pengakuan terhadap Palestina ditujukan untuk memperkuat pihak yang mencari perdamaian, bukan melegitimasi terorisme.
Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel menyebut keputusan negaranya sebagai garis fundamental politik luar negeri.
“Portugal mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi... gencatan senjata adalah hal mendesak,” katanya di markas besar misi tetap Portugal untuk PBB di New York.
Australia melalui Perdana Menteri Anthony Albanese juga menegaskan pengakuannya dilakukan untuk membangkitkan kembali momentum solusi dua negara, dengan prasyarat adanya gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.
Baca Juga: Israel Perluas Serangan ke Gaza City, Warga Palestina Panik Tanpa Tempat Lari
Tekanan Politik di Barat
Pengakuan negara Palestina oleh empat negara Barat terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik domestik, baik dari partai penguasa maupun opini publik, yang marah atas korban sipil di Gaza dan menilai pemerintah mereka gagal menekan Israel.
Di London, sebagian warga menyambut langkah ini sebagai awal pengakuan hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air.
Namun, sebagian lain menilai keputusan itu sebagai bentuk “penghargaan” terhadap Hamas.
Jejak Sejarah Inggris di Palestina
Inggris memiliki peran panjang dalam sejarah Palestina. Pasukan Inggris merebut Yerusalem dari Kekaisaran Ottoman pada 1917, lalu pada 1922 Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat internasional kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina.
Kini, pengakuan Inggris membuka peluang peningkatan status kantor misi Palestina di London menjadi kedutaan besar.
Kepala Misi Palestina di Inggris, Husam Zomlot, menyebut keputusan ini sebagai “langkah memperbaiki sejarah dan meluruskan kesalahan masa lalu.”
