Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Perusahaan manufaktur asal Uni Eropa akan hengkang dari kawasan Asia. Hal ini respon krisis politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan isu keamanan di Asia. Para pebisnis, berencana memindahkan pabrik ke benua Afrika.
Bulan lalu, Uni Eropa memberikan ultimatum kepada Kamboja untuk menarik akses bebas tarif ekspor produk garmen. Tindakan ini pasca aksi pelecehan dan intimidasi pada pemilihan Juli lalu. Selain itu, Uni Eropa juga menyampaikan hal yang sama kepada Myanmar karena tuduhan genosida. Reuters memberitakan Sri Lanka memiliki kemungkinan masuk kedalam daftar perhatian.
Jika Uni Eropa menindak lanjuti ancamanya, akan berdampak pada hampir dua juta buruh garmen yang sebagian besar perempuan. Di ketiga negara tersebut, Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor terbesar untuk garmen. Ini menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahun.
Aktivis hak asasi manusia telah memuji langkah Uni Eropa ini. Pada saat yang sama, beberapa di asosiasi bisnis melihat langkag Uni Eropa sebagai tindakan yang kontraproduktif. Sedangkan analis meragukan akan ada perubahan besar dari kebijakan ini.
Pengamat Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, Murray Hiebert bilang bila kebijakan ini diterapkan maka China dapat melangkah maju untuk mengimbangi kerugian ekspor dari negara-negara yang terkena tarif Uni Eropa.
"Memberi tekanan pada pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia sangat penting, tetapi menggunakan sanksi memberikan risiko yang menyebabkan Uni Eropa semakin terpinggir dari petak raksasa Asia," kata Hiebert seperti yang diberitakan Bloomberg, Rabu (7/11) malam.
Sri Lanka juga tiba-tiba berada di bawah pengawasan setelah Presiden secara tiba-tiba memecat perdana menteri. Hal ini memicu krisis politik yang belum terselesaikan. Sektor garmen di negara ini mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Bisnis ini menyumbang sekitar sepertiga dari lapangan kerja manufaktur di Sri Lanka.
Tung-Lai Margue, duta besar Uni Eropa untuk Sri Lanka, mengatakan kepada Reuters akan mempertimbangkan penarikan tunjangan tarif bebas bea jika pemerintah tidak memenuhi komitmennya.
Beberapa perusahaan Eropa yang berada di Myanmar telah mengindikasikan bahwa mereka akan memindahkan pabrik ke Afrika atau negara lain. Bila Uni Eropa mengenakan tarif atas barang-barang Myanmar. Ekspor preferensial ke Uni Eropa dari Myanmar telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir menjadi US$ 1,48 miliar pada 2017.
Aung Ko Ko, seorang ekonom independen dari komite ekonomi partai NLD yang berkuasa, mengatakan bahwa Myanmar tidak melakukan kesalahan apa pun dan yakin Uni Eropa tidak akan menghentikan perlakuan istimewa. "Myanmar tidak melakukan tindakan berbahaya kepada anggota Uni Eropa," tambah Aung Ko Ko.
Sedangkan untuk Kamboja, sektor garmen merupakan ekspor terbesarnya senilai US$ 5 miliar. Industri garmen mempekerjakan sekitar 750.000 orang Kamboja. Dalam sebuah surat 20 Oktober kepada komisaris perdagangan Komisi Eropa, Asosiasi Pabrikan Garmen di Kamboja mengatakan penangguhan akses bebas bea atau sanksi sepihak akan merugikan pekerja garmen.
"Semua kemajuan yang telah dicapai Kamboja selama dua dekade terakhir melalui upaya semua pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan seperti Uni Eropa, dapat dihancurkan dengan sangat cepat," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Eric Tavernier, chief executive officer dari perusahaan tekstil We Group Ltd. yang memiliki pabrik yang mempekerjakan sekitar 700 pekerja di kota pantai Sihanoukville, Kamboja, mengatakan beban pajak Uni Eropa menandakam berakhirnya bisnisnya di sana.
