kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Hadapi sanksi, Negara Muslim pertimbangkan transaksi perdagangan dengan dinar emas


Senin, 23 Desember 2019 / 05:18 WIB
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad menyampaikan pidato pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur Summit (KTT KL Summit) yang diikuti 56 negara muslim di Kuala Lumpur Convention Center, Kamis (19/12/2019). Dalam pidatonya Ketua KT


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Pada hari keempat dan terakhir KTT, tidak ada pernyataan bersama yang dirilis. KTT itu diperkirakan akan membahas masalah-masalah besar yang mempengaruhi umat Islam, termasuk Palestina, Kashmir dan nasib Muslim Rohingya di Myanmar dan kamp-kamp China untuk Muslim Uighur di wilayah Xinjiang barat.

Tanpa menyebut nama negara mana pun, Mahathir mengatakan ada kekhawatiran bahwa Muslim di negara-negara non-Muslim dipaksa untuk melakukan asimilasi.

"Kami mendukung integrasi tetapi asimilasi sampai sejauh penumpahan agama kami tidak dapat diterima," katanya.

Pada konferensi pers, dia mengatakan para peserta pertemuan telah diberitahu bahwa warga Uighur ditahan di Tiongkok.

Baca Juga: Kasus Uighur, GP Ansor minta klarifikasi atas lahan minyak dan gas di Xinjiang

"Kita harus mendengar negara, kita harus mendengar orang-orang yang mengeluh, maka hanya itu yang adil," katanya.

Dia menyebut UU kewarganegaraan baru India tidak menguntungkan. Tindakan ini memfasilitasi untuk naturalisasi non-Muslim yang lebih cepat dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang telah menetap di India sebelum 2015.




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×