kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.948   -25,00   -0,14%
  • IDX 5.954   69,90   1,19%
  • KOMPAS100 772   8,07   1,06%
  • LQ45 584   5,74   0,99%
  • ISSI 206   2,37   1,17%
  • IDX30 331   3,62   1,11%
  • IDXHIDIV20 406   3,65   0,91%
  • IDX80 88   0,95   1,09%
  • IDXV30 111   1,75   1,61%
  • IDXQ30 106   1,02   0,97%

Harga komoditas tambang naik, surplus perdagangan Australia makin gemuk


Rabu, 03 Juli 2019 / 16:34 WIB


Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Australia memperpanjang rekor surplus perdagangannya pada bulan Mei lalu karena tren kenaikan harga bijih besi yang merupakan andalan ekspor utama negara tersebut. Hal ini menjadi suplemen bagi pemerintah untuk mempercepat roda ekonomi dengan lebih banyak uang tunai yang didapat.

Seperti diberitakan Reuters, Australia sebenarnya tengah memperketat kebijakan finansial. Bank sentral Australia telah memotong suku bunga acuannya ke level terendah sepanjang sejarah yakni sebesar 1%.

Bank sentral juga telah berulang kali mendesak pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Scott Morrison untuk mendorong pengeluaran guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Dengan tren positif ini, pemerintah akan memiliki lebih banyak uang tunai berkat permintaan dan harga produk Australia yang makin kuat, terutama bijih besi dan batubara. Hal ini memungkinkan Morrison untuk mencatatkan surplus anggaran pertama dalam satu dekade.

Data perdagangan Australia menunjukkan surplus perdagangan membengkak menjadi A$ 5,75 miliar atau setara US$ 4 miliar pada Mei lalu karena nilai ekspor yang jauh melampaui impor.

"Harga komoditas yang lebih tinggi meningkatkan keuntungan pertambangan dan pada gilirannya juga mendorong pendapatan pajak, sehingga memberikan fleksibilitas pada pemerintah Federal terkait kebijakan fiskal," kata ekonom Westpac Andrew Hanlan.

Sebelumnya Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Philip Lowe telah menyoroti pentingnya belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Hal tersebut diperlukan karena kebijakan moneter saja tak cukup kuat untuk mewujudkan hal tersebut.




TERBARU

[X]
×