Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Hasil pemilihan umum (pemilu) di Thailand dan Turki akhir pekan kemarin menjadi bukti bahwa petahana tak selamanya memiliki karpet merah untuk melanjutkan kekuasaannya. Kinerja historis para calon tetap menjadi perhatian publik.
Seperti diketahui, hasil pemilu di Thailand telah memenangkan partai-partai oposisi pemerintahan, Partai Move Forward (MFP) yang liberal dan Partai Pheu Thai yang populis berada jauh di depan dengan 99% suara telah dihitung.
Meskipun demikian, hasil tersebut masih jauh dari kepastian apakah keduanya akan membentuk pemerintahan berikutnya. Menyusul, peraturan parlementer yang ditulis oleh militer setelah kudeta tahun 2014 yang condong ke militer.
Baca Juga: Mantan PM Thaksin Umumkan Kembali dari Pengasingan Jelang Pemilu yang Menentukan
Hasil tersebut menunjukkan penolakan yang jelas terhadap dua partai yang berpihak pada militer dari pemerintahan saat ini, dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun 2014. Koalisi pemerintahan hanya memenangkan 15% kursi.
"Mayoritas suara mencerminkan kebutuhan untuk melepaskan diri dari rezim Prayuth, dan kerinduan akan perubahan," kata Prajak Kongkirati, ilmuwan politik dari Universitas Thammasat dikutip dari BBC, Senin (15/5).
Menariknya, Komisi Pemilihan Thailand (ECT) mengatakan partisipasi pemilih adalah rekor tertinggi sebesar 75,2%. Para pemilih menyampaikan teguran keras terhadap kemapanan yang didukung militer yang telah memerintah sejak kudeta 2014.
Dulu tidak terpikirkan bahwa Move Forward, sebuah partai yang menyerukan perubahan besar-besaran pada birokrasi Thailand, ekonominya, peran militer, dan bahkan undang-undang yang melindungi monarki, dapat memenangkan lebih banyak kursi dan suara daripada para pesaingnya.
Bukan kebetulan bahwa ini adalah masalah yang sama yang memicu gerakan protes yang dipimpin mahasiswa selama berbulan-bulan pada tahun 2020. Beberapa kandidat Move Forward pernah menjadi pemimpin dalam gerakan tersebut.
Dan, seperti protes tahun 2020, para pemilih muda dan bersemangat, banyak dari mereka adalah pengikut Maju, memainkan peran besar dalam hasil pemilu.
Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sejatinya banyak ditentang masih memiliki nasib baik karena unggul tipis atas capres oposisi, Kemal Kilicdaroglu.
Hanya saja, kondisi tersebut gagal mencapai suara mayoritas untuk bisa memperpanjang kekuasaannya selama 20 tahun terakhir.
Baik Erdogan maupun Kilicdaroglu tidak memenuhi ambang batas 50% yang diperlukan untuk menghindari putaran kedua, yang akan diadakan pada 28 Mei, dalam pemilihan yang dilihat sebagai keputusan Erdogan yang semakin otoriter.
Kandidat presiden nasionalis ketiga, Sinan Ogan, memperoleh 5,3% suara. Dia bisa menjadi kingmaker dalam putaran kedua tergantung pada kandidat mana yang dia dukung, kata para analis.
Pemungutan suara presiden tidak hanya akan memutuskan siapa yang memimpin Turki tetapi juga apakah akan kembali ke jalur yang lebih sekuler dan demokratis, bagaimana akan menangani krisis biaya hidup yang parah, dan mengelola hubungan kunci dengan Rusia, Timur Tengah dan Barat.
Baca Juga: Hubungan Filipina dan China bakal Menguat di Bawah Kepemimpinan Marcos Jr
Kilicdaroglu, yang mengatakan dia akan menang dalam putaran kedua, mendesak para pendukungnya untuk bersabar dan menuduh partai Erdogan mengganggu penghitungan dan pelaporan hasil.
Hasil ini mencerminkan polarisasi mendalam di sebuah negara di persimpangan jalan politik. Pemungutan suara ditetapkan untuk memberikan aliansi penguasa Erdogan mayoritas di parlemen, memberinya potensi keunggulan menuju putaran kedua.
Kilicdaroglu telah berjanji untuk menghidupkan kembali demokrasi setelah bertahun-tahun represi negara, kembali ke kebijakan ekonomi ortodoks, memberdayakan institusi yang kehilangan otonomi di bawah Erdogan dan membangun kembali hubungan yang lemah dengan Barat.
Ribuan tahanan politik dan aktivis bisa dibebaskan jika oposisi menang. Kritikus khawatir Erdogan akan memerintah lebih otokratis jika dia memenangkan masa jabatan berikutnya.
