Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Don't be fooled, Australia has 'way too many laws, many of which are absurd, and the net effect is that even the most basic information is inaccessible, let alone important stuff that people ought to know' @PhillipCoorey @FinancialReview #righttoknow https://t.co/TRywz7ggPe pic.twitter.com/YS7tGDyFmw — Michael Miller (@michaelmillerau) October 21, 2019
Kemudian pada tanggal 5 Juni, sebagai bagian dari penyelidikan terpisah, markas besar ABC di Sydney diserbu atas serangkaian artikel yang membahas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia di Afghanistan. Serangan ke kantor News Corp yang direncanakan dilakukan pada 6 Juni tidak berlanjut.
"Tindakan polisi menyoroti peningkatan kerahasiaan budaya dan pembatasan hukum yang dirasakan terkait kebebasan media di Australia," tulis wartawan Sydney Morning Herald Fergus Hunter, Senin.
Lisa Davies, editor The Sydney Morning Herald, bagian dari kelompok media Sembilan, menulis: “Jaringan hukum yang meliputi kebebasan informasi, perlindungan whistleblower, keamanan nasional, penindasan dan pencemaran nama baik telah diperketat atau diterapkan dengan terlalu berlebihan pada titik tersebut. Alhasil, masyarakat Australia tidak bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal penting bagi kepentingan nasional."
Baca Juga: Data tenaga kerja AS tumbuh, EUR/USD melemah
Halaman depan yang gelap adalah bagian dari kampanye oleh Koalisi Hak untuk Mengetahui (the Right to Know Coalition), yang didukung oleh TV, radio, dan media online.
Menurut The Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Scott Morrison membela serangan polisi sebagai badan yang melakukan tugasnya untuk melindungi keamanan nasional. Namun, Polisi Federal Australia telah meluncurkan penyelidikan tentang bagaimana penanganan investigasi sensitif oleh media.
