Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Hampir seluruh surat kabar di Australia menggelapkan halaman depan mereka untuk menyerukan kebebasan media. Ini merupakan langkah yang terkoordinir oleh sejumlah pers di Australia yang menunjukkan aksi protes mereka terhadap pembatasan pers.
Melansir CNBC, judul-judul di sejumlah media termasuk The Sydney Morning Herald, The Australian dan The Daily Telegraph mereduksi halaman depan mereka dengan blok hitam karena organisasi media menganggap kondisi yang ada saat ini di Negeri Kanguru itu sebagai budaya kerahasiaan dan ancaman terhadap demokrasi.
Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj — Michael Miller (@michaelmillerau) October 20, 2019
"Sederhananya, pemerintah kita tidak ingin Anda tahu banyak tentang apa yang mereka lakukan - dan wartawan dilarang menceritakan banyak kisah penting yang harus Anda ketahui," tulis Michael Miller, ketua eksekutif News Corp Australasia, perusahaan induk dari surat kabar termasuk The Australian dan The Daily Telegraph.
Baca Juga: Bank sentral Australia terbuka untuk kebijakan non-konvensional
“Dan Anda punya hak untuk curiga dan khawatir. Selama bertahun-tahun, pemerintah, pengadilan dan otoritas publik telah membangun tembok besar untuk menjaga sebagian besar dari apa yang mereka lakukan secara rahasia dan menggunakan undang-undang untuk menjadikannya sebagai pelanggaran pidana bagi media untuk memberi tahu Anda,” tambah Miller.
Aksi protes media tersebut menyusul serangan polisi pada Juni lalu terhadap seorang wartawan News Corp dan Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Menurut The Sydney Morning Herald, pada tanggal 4 Juni, rumah jurnalis News Corp Annika Smethurst digerebek oleh polisi atas sebuah artikel yang mengungkap proposal untuk agen intelijen elektronik Australia untuk mengambil peran yang diperluas. Ini menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh beberapa tokoh pemerintah.
Baca Juga: Dollar Australia terkapar ke level terendah dalam satu dekade terakhir
Don't be fooled, Australia has 'way too many laws, many of which are absurd, and the net effect is that even the most basic information is inaccessible, let alone important stuff that people ought to know' @PhillipCoorey @FinancialReview #righttoknow https://t.co/TRywz7ggPe pic.twitter.com/YS7tGDyFmw — Michael Miller (@michaelmillerau) October 21, 2019
Kemudian pada tanggal 5 Juni, sebagai bagian dari penyelidikan terpisah, markas besar ABC di Sydney diserbu atas serangkaian artikel yang membahas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia di Afghanistan. Serangan ke kantor News Corp yang direncanakan dilakukan pada 6 Juni tidak berlanjut.
"Tindakan polisi menyoroti peningkatan kerahasiaan budaya dan pembatasan hukum yang dirasakan terkait kebebasan media di Australia," tulis wartawan Sydney Morning Herald Fergus Hunter, Senin.
Lisa Davies, editor The Sydney Morning Herald, bagian dari kelompok media Sembilan, menulis: “Jaringan hukum yang meliputi kebebasan informasi, perlindungan whistleblower, keamanan nasional, penindasan dan pencemaran nama baik telah diperketat atau diterapkan dengan terlalu berlebihan pada titik tersebut. Alhasil, masyarakat Australia tidak bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal penting bagi kepentingan nasional."
Baca Juga: Data tenaga kerja AS tumbuh, EUR/USD melemah
Halaman depan yang gelap adalah bagian dari kampanye oleh Koalisi Hak untuk Mengetahui (the Right to Know Coalition), yang didukung oleh TV, radio, dan media online.
Menurut The Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Scott Morrison membela serangan polisi sebagai badan yang melakukan tugasnya untuk melindungi keamanan nasional. Namun, Polisi Federal Australia telah meluncurkan penyelidikan tentang bagaimana penanganan investigasi sensitif oleh media.
