Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Sementara itu, Guardian melaporkan, perjalanan raja ke Jerman bertepatan dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu, yang memutuskan bahwa pengunjuk rasa pro-demokrasi yang menuntut reformasi monarki melanggar ketentuan di mana setiap langkah untuk "menggulingkan" lembaga kerajaan merupakan hal terlarang.
Pengadilan menyerukan diakhirinya aksi protes dan menganggap tuntutan demonstran sebagai penyalahgunaan hak dan kebebasan serta berbahaya bagi keamanan negara.
Media sosial di Thailand pun ramai dengan tagar #subversion, #royalreform dan #reformisnotsubversion, bertepatan dengan postingan dan foto pengunjuk rasa yang menyerukan penghapusan undang-undang lèse-majesté yang kontroversial, juga dikenal sebagai Bagian 112 KUHP Thailand.
Organisasi kemahasiswaan dari 23 perguruan tinggi di negara tersebut juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak vonis tersebut.
