Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negosiasi Partai Republik dengan Gedung Putih mendekati kesepakatan untuk menaikkan batas utang dan membatasi pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan menurut informan.
Meskipun memang belum diketahui secara rinci mengenai kesepakatan keduanya yang dianggap masih bersifat tentatif, dan belum menghasilkan kesepakatan akhir mengenai jumlah batasannya.
Dikutip dari Bloomberg, hal ini seiring dengan semakin mengetatnya peluang untuk dapat mencegah bencana gagal bayar Amerika Serikat yang semakin mengancam. Kemungkinan kedua belah pihak berusaha untuk mengurangi perbedaan pendapatan dalam beberapa hari terakhir.
Baca Juga: Inikah Akhir dari Kekuasaan si Raja Dolar?
Para negosiator sebelumnya juga telah berselisih mengenai skala dan panjangnya batas pengeluaran yang akan dimasukkan dalam RUU yang menaikkan atau menangguhkan plafon utang. Para ekonom telah memperingatkan untuk mempertimbangkan kesepakatan yang menghindari gagal bayar, mengingat pembatasan pengeluaran pemerintah dapat membantu menjerumuskan AS ke dalam resesi.
Kabarnya jika disepakati nantinya belanja pertahanan akan diizinkan naik 3% tahun depan sejalan dengan permintaan anggaran dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di samping itu kesepakatan ini juga akan mengatur langkah peningkatan jaringan listrik negara untuk mengakomodasi energi terbarukan, dan mempercepat izin untuk jaringan pipa dan proyek-proyek bahan bakar fosil lainnya yang didukung oleh GOP.
Dengan adanya kesepakatan ini, AS akan memotong US$10 miliar dari kenaikan anggaran sebesar US$80 miliar untuk Internal Revenue Service yang sebelumnya dimenangkan Biden sebagai bagian dari Inflation Reduction Act.
Sebelumnya Partai Republik telah memperingatkan akan adanya gelombang agen dan audit, sementara Partai Demokrat mengatakan bahwa kenaikan ini akan terbayar dengan sendirinya melalui berkurangnya kecurangan pajak.
Kesepakatan yang terbentuk nampaknya akan jauh lebih terbatas daripada tawaran awal dari Partai Republik yang menyerukan untuk menaikkan pagu utang hingga Maret mendatang dengan imbalan 10 tahun pembatasan pengeluaran. Sementara itu Kaum konservatif DPR telah menolak hal itu pada hari Kamis lalu dengan bersepakat menggunakan Kaukus Kebebasan DPR untuk mengirimkan surat kepada McCarthy dan menuntut dia untuk tidak merubahnya.
Penasihat pimpinan Partai Demokrat di DPR mengatakan bahwa Gedung Putih belum menyampaikan kabar apapun mengenai kesepakatan mengenai batas pengeluaran atau pendanaan IRS.
Terlihat imbal hasil obligasi AS naik tipis, dan saham-saham dibuka sedikit lebih tinggi di Jepang dan Korea Selatan, dengan patokan Australia sedikit berubah. Sementara pasar Hong Kong tutup untuk hari libur nasional.
Jan Hatzius dan Alec Phillips dari Goldman Sachs Group Inc. mengatakan kepada para investor kemungkinan besar kesepakatan akan tercapai pada hari Jumat. Jika kesepakatan segera tercapai, hari Selasa akan menjadi hari yang paling mungkin untuk pemungutan suara di DPR. Senat kemudian harus bertindak cepat untuk mengirimkannya ke meja Biden sebelum 1 Juni.
Setelahnya pemerintah akan salurkan insentif untuk jutaan penerima manfaat Jaminan Sosial, memberikan tekanan kepada para politisi untuk menyelesaikan kebuntuan ini.
Baca Juga: Biden dan McCarthy Hampir Mencapai Kesepakatan tentang Plafon Utang AS
Negosiator dari perwakilan Garret Graves dari Louisiana mengatakan belum ada kemajuan dari kesepakatan tersebut dan menyembutnya "melambat", pasalnya Gedung Putih tetap bersikukuh menolak tuntutan Partai Republik untuk menambahkan persyaratan kerja pada kriteria kelayakan Medicaid dan program kesejahteraan sosial lainnya.
Anggota Partai Republik dari North Carolina Patrick McHenry, dan negosiator lainnya, pada Kamis lalu menyampaikan adanya kemajuan pembicaraan, dia bilang "Senang pasar sudah tutup".
Fitch Ratings pada Rabu lalu menempatkan peringkat kredit AAA untuk AS dalam pengawasan untuk potensi penurunan peringkat. AS kehilangan peringkat AAA di S&P Global Ratings selama kebuntuan partisan yang serupa pada pagu utang di tahun 2011.
Gedung Putih dan Departemen Keuangan mengatakan bahwa langkah Fitch tersebut menunjukkan urgensi untuk mencapai resolusi yang cepat atas perselisihan ini. Namun McCarthy mengatakan bahwa ia tidak khawatir dengan pengumuman Fitch, para negosiator tidak membutuhkan lembaga pemeringkat tersebut untuk mengingatkan mereka akan pentingnya mencapai kesepakatan.
