| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.940.000 8.000 0,41%
USD/IDR 16.442 107,00 0,66%
IDX 7.936 30,42 0,38%
KOMPAS100 1.106 -3,16 -0,28%
LQ45 813 -4,14 -0,51%
ISSI 266 0,45 0,17%
IDX30 421 -2,53 -0,60%
IDXHIDIV20 488 -3,70 -0,75%
IDX80 123 -0,68 -0,55%
IDXV30 131 -1,13 -0,85%
IDXQ30 136 -1,35 -0,98%

Hujan Ekstrem di China Sebabkan Kerusakan Jalan Senilai Rp 36,5 Triliun

Rabu, 27 Agustus 2025 / 18:05 WIB

ILUSTRASI. Hujan ekstrem yang melanda berbagai wilayah di China sejak awal musim banjir telah menyebabkan kerusakan jalan senilai lebih dari Rp36,5 triliun

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hujan ekstrem yang melanda berbagai wilayah di China sejak awal musim banjir telah menyebabkan kerusakan jalan senilai lebih dari 16 miliar yuan (sekitar Rp36,5 triliun), menurut pernyataan Kementerian Transportasi China pada Rabu (27/8).

Angka ini menyoroti bagaimana risiko iklim semakin membebani keuangan publik di tengah ekonomi yang sedang lesu.

Kerusakan Meluas di Lebih dari Dua Pertiga Wilayah Administratif

Juru bicara Kementerian Transportasi, Li Ying, menjelaskan bahwa estimasi awal tersebut mencakup kerusakan infrastruktur jalan di 23 provinsi, wilayah otonomi, dan kotamadya—lebih dari dua pertiga total wilayah administratif China.

Musim banjir secara resmi dimulai pada 1 Juli, menurut Kementerian Sumber Daya Air China, dan telah membawa curah hujan dengan intensitas tertinggi baik di utara maupun selatan negeri itu.

Dana Darurat untuk Perbaikan Jalan

Sejauh ini, sekitar 540 juta yuan subsidi darurat telah dialokasikan oleh Kementerian Transportasi dan Kementerian Keuangan untuk membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan awal. Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan 5,8 miliar yuan pendanaan baru sejak April untuk berbagai upaya penanggulangan bencana.

Menurut data Kementerian Manajemen Darurat China, pada bulan Juli saja, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan menimbulkan kerugian ekonomi langsung sebesar 52,2 miliar yuan.

Tekanan Tambahan pada Keuangan Daerah

China saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal pembiayaan bencana. Pemerintah daerah yang sudah terbebani oleh utang triliunan dolar dinilai tidak siap menyerap kerugian tambahan akibat perubahan iklim.

Kondisi ini menambah tekanan pada pemerintah lokal yang harus tetap menyediakan layanan publik, mendukung perusahaan daerah, serta menciptakan lapangan kerja di tengah perlambatan ekonomi.