Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Hasil laporan terbaru Human Rights Watch menunjukkan, pemerintah China khawatir atas keinginan rakyat untuk demokrasi dan penindasannya terhadap hak asasi manusia adalah ancaman eksistensial bagi dunia. Laporan tersebut dirilis oleh kelompok investigasi dan advokasi Human Rights Watch pada hari Selasa (14/1/2020) di New York.
Rilis laporan tahunan bertajuk World Report 2020 itu telah menjadi berita utama ketika para pejabat imigrasi di bandara Hong Kong menolak masuk direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, tanpa penjelasan pada hari Minggu. Dia telah dijadwalkan untuk mengungkap laporan di Hong Kong pada hari Rabu.
"Kami berharap untuk mengadakan acara ini di Hong Kong, tetapi pemerintah China memiliki ide yang berbeda," kata Roth pada hari Selasa di markas besar PBB. "Beijing mengklaim laporan itu telah memicu gerakan demokrasi rakyat Hong Kong," kata Roth kepada South China Morning Post.
Dia menambahkan, “Sikap Beijing menghina Hong Kong. Ini menunjukkan ketakutan pemerintah Tiongkok terhadap keinginan masyarakat untuk demokrasi."
Laporan tahun ini, tinjauan setebal 652 halaman tentang praktik HAM di hampir 100 negara, berfokus pada peran pemerintah China di dunia. Menurut kelompok tersebut, sistem global untuk melindungi hak asasi manusia berada di bawah ancaman China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
“Tampaknya pemerintah Tiongkok melihat hak asasi manusia sebagai ancaman eksistensial. Tetapi sikap mereka terhadap hak asasi manusia adalah ancaman eksistensial bagi dunia,” kata Roth.
Melansir South China Morning Post, laporan itu mengutip penahanan paksa terus-menerus dari China terhadap sekitar 1 juta orang Uygur dan Muslim lainnya di wilayah otonom Xinjiang yang jauh di barat daya.
Pihak berwenang China juga telah memperluas serangan mereka terhadap kebebasan berekspresi, termasuk menangkap wartawan dan aktivis penuntut. Dia juga mengatakan bahwa tanpa pertahanan yang tepat, dunia dapat terancam oleh "masa depan dystopian di mana tidak ada yang berada di luar jangkauan sensor China".
China telah memulai kampanye promosi global untuk menumpulkan kritik terhadap catatan hak asasi manusianya dan telah menerima dukungan dari pemerintah di Rusia, Suriah, Korea Utara, Myanmar, Belarus dan Arab Saudi.
