Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Yang lebih memprihatinkan, kata laporan itu, adalah bahwa beberapa negara besar tak mengambil tindakan apapun. "Itu termasuk AS dan Uni Eropa, yang telah dialihkan oleh Brexit, dan merasa sulit untuk menemukan suara bersama dalam hak asasi manusia," tambah Roth.
“Yang lain, seperti Pakistan, dibeli begitu saja. Ketika perdana menteri Pakistan mengunjungi Beijing, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Xinjiang. Pemerintahan Trump kadang-kadang menentang China, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap China pada Oktober. Tetapi lebih sering, [Presiden AS Donald] Trump memuji Xi Jinping," tambahnya lagi.
South China Morning Post juga melaporkan, China juga membungkam komunitas bisnis dengan mengancam akses mereka ke pasar besar China, yang menyumbang sekitar 16% dari PDB global, kata Roth. Pemerintah China bahkan menargetkan kebebasan akademik di seluruh dunia, kata laporan itu. Di Australia, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat, mahasiswa pro-Beijing berusaha untuk menutup perdebatan kontroversial tentang China.
Konferensi pers hari Selasa itu sedikit terganggu oleh pernyataan seorang pejabat China yang mengatakan kepada Roth bahwa laporan itu penuh dengan prasangka dan telah mengabaikan fakta.
"Saya sepenuhnya menolak konten dalam laporan itu," kata Xing Jisheng, perwakilan misi China di PBB seperti yang dikutip South China Morning Post. "Setiap laporan yang berbicara tentang hak asasi manusia Tiongkok gagal seimbang dan netral."
Roth bertanya secara spesifik tentang apa kesalahan laporan itu. Xing lalu mengatakan China adalah kisah sukses besar karena telah membebaskan rakyatnya dari kemiskinan.
