/2025/11/19/567561118.jpg "IAEA Sebut Kesepakatan Damai AS dan Iran Buka Akses untuk Periksa Nuklir Iran")
Sumber: Reuters | Editor: Harris Hadinata
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemeriksa nuklir Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mendapat akses ke Iran. Reuters melaporkan, mengutip seorang pejabat tinggi PBB, ini tertuang dalam kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Kepala International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi mengatakan, inspeksi harus dilakukan. "Ada kesepakatan dan untuk mematuhi kesepakatan itu, IAEA harus memiliki akses dan melakukan inspeksi," kata Grossi dalam konferensi pers di Jepang, Jumat (26/6/2026), seperti dikutip Reuters.
Grossi mengatakan pihaknya berharap bisa segera masuk ke Iran. Menurut dia, inspektur dari PBB telah mengadakan pertukaran awal dengan pejabat Iran untuk membahas masalah teknis.
Baca Juga: PBB Menunda Rencana Evakuasi di Selat Hormuz Setelah Satu Kapal Melaporkan Serangan
Tujuan pertama dari setiap kunjungan ke Iran adalah untuk memeriksa apakah segel IAEA pada material yang telah diperiksa sebelumnya tetap utuh dan apakah ada material yang hilang. "Niat saja tidak cukup. Harus ada sistem verifikasi yang sangat kuat," tegas Grossi.
Iran belum memberi tahu badan pengawas tersebut berapa banyak uranium yang diperkaya yang selamat dari serangan AS dan Israel, juga di mana uranium tersebut berada.
IAEA memperkirakan Iran memiliki 440,9 kg uranium yang diperkaya hingga 60% sebelum konflik dimulai. Jika diperkaya lebih lanjut, menurut tolok ukur IAEA, jumlah tersebut akan cukup untuk 10 senjata nuklir.
Baca Juga: Trump Ajukan Dana Tambahan US$ 87,6 Miliar ke Kongres, Mayoritas untuk Perang Iran
Sebelumnya, Teheran mengindikasikan bahwa situs-situs penting akan tetap terlarang sampai kesepakatan akhir dengan Washington tercapai dan sanksi dicabut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan pada Rabu (24/6/2026), tidak ada rencana untuk memberikan akses kepada inspektur.
AS dan Iran pekan lalu menandatangani nota kesepahaman yang membuka jalan bagi 60 hari pembicaraan untuk menyelesaikan masalah yang lebih pelik, termasuk yang terkait dengan program nuklir Iran.
