Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
Namun, mewajibkan menggunakan aplikasi tersebut bagi warga India, telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan pendukung privasi, yang mengatakan tidak jelas bagaimana data akan digunakan dan siapa yang menekankan bahwa India tidak memiliki undang-undang privasi untuk mengatur aplikasi.
"Langkah seperti itu harus didukung oleh undang-undang khusus yang menyediakan perlindungan data yang kuat dan berada di bawah pengawasan badan independen," kata Udbhav Tiwari, Penasihat Kebijakan Publik untuk perusahaan internet Mozilla.
Namun, New Delhi mengatakan aplikasi itu tidak akan melanggar privasi karena semua data dikumpulkan secara anonim.
Baca Juga: Tak ada kasus baru corona, WHO angkat topi untuk warga Wuhan, China
Aplikasi ini dapat membantu pihak berwenang mengidentifikasi hotspot virus dan upaya kesehatan target yang lebih baik, kementerian teknologi mengatakan kepada Reuters pada akhir April, menambahkan bahwa informasi pada aplikasi tersebut digunakan "hanya untuk mengelola intervensi medis yang diperlukan".
Pada hari Jumat, pemerintah mengatakan bahwa pembukaan kembali kantor juga harus menerapkan langkah-langkah seperti kesenjangan antara shift dan istirahat makan siang yang terhuyung-huyung untuk mengandung penyebaran virus corona yang telah menginfeksi 3,3 juta di seluruh dunia dan menyebabkan lebih dari 230.000 kematian.
India telah melaporkan lebih dari 37.000 kasus dan 1.218 kematian akibat virus itu.
