Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. India berencana memangkas pajak konsumsi (Goods and Services Tax/GST) hingga 10 poin persentase pada hampir 175 produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sampo dan pasta gigi hingga barang elektronik dan kendaraan hybrid.
Rencana ini menjadi reformasi terbesar dalam sistem GST dalam hampir satu dekade terakhir, menurut dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.
Reformasi Pajak Terbesar di Era Modi
Langkah ini diumumkan setelah Perdana Menteri Narendra Modi menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Pada pidato Hari Kemerdekaan bulan lalu, Modi menyatakan bahwa ia ingin membuat barang-barang harian lebih terjangkau bagi masyarakat di negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia.
Proposal ini mencakup pemangkasan GST untuk produk konsumen seperti bedak, pasta gigi, dan sampo dari 18% menjadi 5%. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong penjualan perusahaan besar seperti Hindustan Unilever dan Godrej Industries.
Baca Juga: Pertemuan Modi–Xi di Tianjin: India dan China Sepakat Pulihkan Hubungan Bilateral
Sementara itu, AC dan televisi diperkirakan turun tarif pajaknya dari 28% menjadi 18%, bertepatan dengan musim belanja Diwali pada Oktober mendatang. Produsen global seperti Samsung, LG Electronics, dan Sony akan menjadi pihak yang diuntungkan.
Dampak pada Ekspor dan Konsumsi Domestik
Rencana pemangkasan pajak juga bertujuan untuk mengimbangi potensi penurunan ekspor ke Amerika Serikat dengan meningkatkan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan petani dan memperkuat kemandirian produsen dalam negeri.
Produk ekspor utama seperti pupuk, mesin pertanian, traktor, dan suku cadangnya direncanakan mendapat penurunan GST menjadi 5% dari tarif sebelumnya 12–18%. Sektor tekstil—salah satu penopang utama ekspor India—juga akan memperoleh keringanan setelah terpukul oleh kebijakan tarif tinggi Presiden AS Donald Trump.
Mobil Hybrid dan Kendaraan Roda Dua
Di sektor otomotif, pemerintah Modi mengusulkan penurunan GST untuk mobil hybrid kecil berbahan bakar bensin dari 28% menjadi 18%.
Kebijakan ini menjadi kemenangan bagi produsen Jepang seperti Toyota dan Suzuki, yang selama bertahun-tahun melobi pemotongan pajak untuk teknologi kendaraan yang mereka klaim lebih ramah lingkungan dibanding mobil bensin konvensional.
Namun, produsen mobil listrik lokal seperti Tata Motors dan Mahindra & Mahindra khawatir pemotongan ini akan menghambat ambisi elektrifikasi India, mengingat mobil listrik saat ini dikenakan GST hanya 5%.
Selain itu, sepeda motor dan skuter dengan mesin di bawah 350cc juga akan mendapat pemotongan pajak. Kendaraan jenis ini mencakup sekitar 95% dari 20 juta unit roda dua yang terjual di India tahun fiskal lalu, dengan produsen utama seperti Bajaj Auto, Hero MotoCorp, dan TVS Motor sebagai pemain dominan.
Pemotongan pajak ini diharapkan dapat memicu kebangkitan penjualan mobil kecil, menguntungkan Maruti Suzuki sebagai produsen terbesar India, serta pesaingnya Hyundai Motor dan Tata Motors.
Baca Juga: India dan China Sepakat Tingkatkan Hubungan Dagang di Tengah Tekanan AS
Tarif Lebih Tinggi untuk Mobil Besar dan Sektor Lain
Berbeda dengan mobil kecil, kendaraan besar dengan panjang lebih dari 4 meter dan mesin berkapasitas besar justru akan dikenakan GST lebih tinggi, yakni 40% dari sebelumnya 28%. Namun, pemerintah berencana menurunkan pungutan tambahan agar total beban pajak tetap di kisaran 50%.
India juga mempertimbangkan kenaikan tarif pada komoditas seperti batubara serta jasa hiburan seperti perjudian, kasino, dan pacuan kuda. Sementara itu, minuman ringan berkarbonasi seperti Pepsi, Coca-Cola, dan produk sejenis milik Reliance Industries akan tetap dikenai tarif tinggi, meski ada desakan untuk pemotongan pajak.
Keputusan Final di Rapat GST Council
Daftar final produk yang akan mendapat pemangkasan pajak akan ditentukan oleh GST Council, lembaga yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman dengan perwakilan dari seluruh negara bagian. Rapat dijadwalkan berlangsung pada 3–4 September 2025.
Reformasi pajak konsumsi ini menandai langkah besar pemerintah India dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketegangan perdagangan dengan AS, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat menjelang musim belanja akhir tahun.
