Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden AS menandai deretan kebijakan luar negeri kontroversial yang akan lahir selama empat tahun ke depan. Situasi ini pernah terlihat selama periode pertamanya.
Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS untuk periode pertamanya pada 2017-2021. Pada pemilu tahun 2024, Trump kembali berhasil melenggang ke Gedung Putih setelah mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
Tak lama setelah pelantikan tanggal 20 Januari 2025, sejumlah kebijakan luar negeri kontroversial mulai disahkan. Di antaranya adalah keluar dari Paris Agreement dan WHO.
Dua keputusan itu baru permulaan. Setelah ini, Trump dipastikan akan mengambil langkah kontroversial lain di level internasional.
Untuk membuka ingatan, berikut adalah deretan kebijakan luar negeri kontroversial Trump yang lahir pada periode pertamanya.
Baca Juga: Donald Trump: AS Hanya Akui Dua Jenis Kelamin, Laki-Laki dan Perempuan
Keluar dari TPP
Salah satu langkah awal Trump adalah menarik AS keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.
Perjanjian perdagangan berisi 12 negara itu berfokus pada negara-negara Asia dan diperjuangkan eksistensinya oleh pedahulu Trump, Barack Obama.
Travel Ban untuk Negara Mayoritas Muslim
Masih di tahun pertamanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara dari sejumlah negara mayoritas Muslim melakukan perjalanan ke AS selama sembilan puluh hari.
Kebijakan yang kerap disebut sebagai "Muslim Ban" ini berlaku untuk negara seperti Iran, Irak, Libya, Sudan, Suriah, Yaman, dan masih banyak lagi.
Menyerang Suriah
Pada April 2017, Trump mengizinkan serangan rudal jelajah terbatas terhadap Pangkalan Udara Shayrat yang dikuasai rezim.
Alasannya, AS hendak melakukan pembalasan atas penggunaan senjata kimia sarin oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam serangan terhadap warga sipil.
Baca Juga: Donald Trump Ingin Menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, Ini Reaksi Dunia
Keluar dari Paris Agreement
Keraguan Trump pada perubahan iklim dan pemanasan global membuatnya menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris Agreement yang lahir tahun 2015.
Menurut Trump, aturan pembatasan emisi karbon yang ada dalam perjanjian tersebut bisa merugikan AS secara ekonomi.
Mengakui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel
Trump melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Keputusan ini memicu banyak kemarahan, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim.
Perang Dagang dengan Tiongkok
Pada November 2018, AS mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok senilai US$250 miliar, sementara Tiongkok mengenakan tarif terhadap produk-produk AS senilai US$110 miliar.
Pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyetujui gencatan senjata. Sayangnya, perang dagang ini kembali memanas pada tahun 2019.
Baca Juga: Trump Menegaskan Janji untuk Merebut Kembali Terusan Panama, Kapan?
Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran
Trump mengumumkan AS keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian tahun 2015 mengenai program nuklir Iran.
Trump mengumumkan bahwa AS akan menerapkan kembali dua sanksi terhadap Iran yang telah dihapuskan seiring implementasi perjanjian tersebut.
Ketegangan antara AS dan Iran akibat kebijakan Trump tersebut masih terasa hingga sekarang.
Keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB
AS keluar dari dewan ini dengan alasan adanya "bias kronis terhadap Israel” dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai anggota, termasuk Tiongkok dan Venezuela.
Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Negara Arab
Trump jadi penengah dari upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab.
Trump menyebut peristiwa tersebut sebagai “fajar Timur Tengah yang baru.” Para ahli mengatakan kesepakatan itu semakin mempersatukan Israel dan negara-negara Teluk Arab melawan Iran.
Tonton: Mengungkap Gurita Bisnis Donald Trump, dari Real Estate Hingga Dunia Hiburan
