Inggris Turunkan Batas Usia Pemilih Jadi 16 Tahun dalam Reformasi Pemilu Bersejarah

Kamis, 17 Juli 2025 / 17:54 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah Inggris mengumumkan rencana reformasi besar dalam sistem demokrasi negara dengan memberikan hak pilih kepada warga berusia 16-17 tahun. REUTERS/Maja Smiejkowska

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Inggris mengumumkan rencana reformasi besar dalam sistem demokrasi negara dengan memberikan hak pilih kepada warga berusia 16-17 tahun dalam semua pemilu nasional.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah signifikan untuk memperluas partisipasi politik generasi muda.

Penyelarasan dengan Skotlandia dan Wales

Dalam pernyataannya, pemerintah menyatakan bahwa perubahan ini yang masih memerlukan persetujuan parlemen, akan menyelaraskan hak pilih secara nasional dengan Skotlandia dan Wales, di mana pemilih usia 16 tahun sudah diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilu devolusi.

“Kami mengambil langkah konkret untuk menghilangkan hambatan partisipasi demi memastikan lebih banyak warga memiliki kesempatan terlibat dalam demokrasi Inggris,” ujar Wakil Perdana Menteri Angela Rayner.

Partisipasi Pemilu Menurun, Pemerintah Ingin Tarik Minat Generasi Muda

Pemilu umum 2024 hanya mencatat tingkat partisipasi 59,7%, terendah sejak tahun 2001, menurut laporan parlemen. Hal ini memicu kekhawatiran akan menurunnya antusiasme publik terhadap politik.

Data dari Perpustakaan House of Commons menunjukkan bahwa di negara-negara yang telah menurunkan usia pemilih menjadi 16 tahun, tidak terdapat dampak signifikan terhadap hasil pemilu. Bahkan, kelompok usia 16 tahun terbukti lebih mungkin memberikan suara dibanding mereka yang baru pertama kali memenuhi syarat di usia 18 tahun.

Reformasi ini merupakan janji lama dari Partai Buruh, yang kini berada di pemerintahan setelah memenangkan pemilu secara telak tahun lalu. Meski popularitas partai menurun drastis dalam setahun terakhir, kebijakan ini diyakini dapat memperkuat citra partai sebagai pendukung demokrasi inklusif.

Perluasan Bentuk Identitas Pemilih dan Pengawasan Donasi Politik

Selain menurunkan usia pemilih, pemerintah juga berencana memperluas jenis identitas yang dapat digunakan untuk memberikan suara. Kini, kartu bank yang diterbitkan di Inggris dan format digital dari identitas yang sudah berlaku (seperti SIM dan Kartu Veteran) akan diterima.

Untuk mencegah campur tangan asing, aturan donasi politik juga akan diperketat. Pemerintah akan memberlakukan pemeriksaan terhadap sumbangan dari asosiasi tidak berbadan hukum yang melebihi £500 (sekitar Rp11 juta) dan menutup celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan perusahaan cangkang dalam pembiayaan politik.