Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Agar bisa masuk lagi ke Badan Kesehatan Dunia (WHO), Pemerintah AS harus membayar sekitar Rp 2,8 triliun pada akhir Februari.
Melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, jumlah itu merupakan komitmen AS yang selama ini menjadi donor terbesar.
"(Kebijakan) ini adalah langkah penting memenuhi kewajiban kami sebagai anggota WHO," kata Blinken dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, jumlah US$ 200 juta (Rp 2,8 triliun) untuk memastikan WHO dapat dukungan yang diperlukan memerangi pandemi virus corona.
Blinken menekankan, Washington akan menjadi mitra penting dalam mengatasi tantangan dunia, di mana salah satunya adalah Covid-19. Menurutnya, kesempatan ini bisa dipakai dunia untuk lebih bersiap menghadapi potensi ancaman penyakit lain di masa depan.
Baca Juga: WHO: Jumlah kasus mingguan virus corona turun hampir setengah, hanya dalam 5 minggu
Blinken melanjutkan, pihaknya juga akan memberi dukungan finansial bagi program Covax, atau distribusi vaksin ke negara miskin.
Dilansir AFP Rabu (17/2/2021), dari Jenewa WHO menyambut baik rencana AS untuk menggabungkan diri di tengah wabah. Dalam pernyataan mereka, dana dari AS tersebut bakal membantu mereka dalam mencapai peningkatan kesehatan penduduk dunia di 2023.
Baca Juga: WHO: Orang yang pernah terjangkit virus corona tetap harus dapat vaksin
Organisasi pimpinan Tedros Adhanom Ghebreyesus itu menyatakan, mereka bisa merespons kondisi darurat kesehatan di dunia, tak hanya virus corona.
Sebelumnya, presiden ke-45 AS Donald Trump secara mengejutkan publik dengan mengumumkan menarik AS dari keanggotaan WHO. Dalam keputusan yang dibuat pada Juli 2020, Trump menuding organisasi itu hanya memanjakan China dan tak bergerak cepat dalam mengatasi pandemi.
Penerusnya, Presiden Joe Biden dengan cepat segera menganulir keputusan tersebut setelah dilantik pada 20 Januari lalu.
Baca Juga: Setelah Pfizer, WHO beri izin penggunaan darurat vaksin virus corona AstraZeneca
Meski, sama seperti Trump, pemerintahan Biden tetap menekan Beijing untuk lebih terbuka mengenai asal usul Covid-19. Tanpa menyebut China, Blinken menekankan pentingnya semua negara untuk menyediakan data sebanyak mungkin di awal pandemi.
"Kemudian, seluruh negara harus berpartisipasi secara transparan dan cepat dalam respons kedaruratan kesehatan," tegasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ingin Masuk Lagi ke WHO, AS Harus Bayar Rp 2,8 Triliun"
Penulis : Ardi Priyatno Utomo
Editor : Ardi Priyatno Utomo
