Iran Siapkan Proposal Tandingan saat Trump Pertimbangkan Serangan

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pada Jumat (20/2/2026) bahwa pihaknya memperkirakan draf proposal tandingan akan siap dalam beberapa hari ke depan menyusul pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat (AS) pekan ini.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan dirinya tengah mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran.

Dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa perencanaan militer terhadap Iran telah memasuki tahap lanjutan.

Opsi yang dipertimbangkan mencakup penargetan individu tertentu dalam sebuah serangan, bahkan kemungkinan mendorong perubahan kepemimpinan di Teheran, apabila diperintahkan oleh Trump.

Tenggat 10–15 Hari

Sehari sebelumnya, Trump memberi tenggat waktu 10 hingga 15 hari kepada Teheran untuk mencapai kesepakatan terkait sengketa nuklir yang telah berlangsung lama.

Jika tidak, Iran akan menghadapi konsekuensi yang disebutnya sebagai “hal-hal yang sangat buruk”.

Pernyataan itu muncul di tengah peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran akan perang yang lebih luas.

Ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan serangan terbatas untuk menekan Iran agar menyepakati perjanjian, Trump mengatakan di Gedung Putih, “Saya kira bisa saya katakan bahwa saya mempertimbangkannya.”

Ia juga menegaskan, “Mereka sebaiknya menegosiasikan kesepakatan yang adil.”

Proposal Tandingan Iran

Araqchi mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan tidak langsung di Jenewa pekan ini dengan Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, kedua pihak telah mencapai pemahaman mengenai “prinsip-prinsip panduan” utama.

Namun, ia menekankan bahwa hal itu belum berarti kesepakatan sudah dekat.

Dalam wawancara dengan MS NOW, Araqchi mengatakan draf proposal tandingan kemungkinan siap dalam dua hingga tiga hari untuk ditinjau pejabat tinggi Iran.

Putaran pembicaraan lanjutan antara kedua negara juga dimungkinkan dalam waktu sekitar satu minggu.

Ia menambahkan bahwa tindakan militer hanya akan mempersulit upaya diplomasi.

Klaim Korban dan Bantahan

Setelah AS dan Israel membombardir fasilitas nuklir serta sejumlah lokasi militer Iran pada Juni lalu, Trump kembali melontarkan ancaman serangan pada Januari di tengah penindasan protes massal di Iran.

Trump menyebut terdapat perbedaan antara rakyat Iran dan kepemimpinan negara tersebut. Ia mengklaim bahwa “32.000 orang tewas dalam periode yang relatif singkat”, angka yang belum dapat diverifikasi secara independen.

Kelompok pemantau hak asasi manusia berbasis di AS, HRANA, mencatat 7.114 kematian yang telah terverifikasi dan menyebut sekitar 11.700 kasus lainnya masih dalam proses peninjauan.

Beberapa jam setelah pernyataan Trump, Araqchi menyatakan pemerintah Iran telah mempublikasikan daftar komprehensif berisi 3.117 korban tewas dalam kerusuhan tersebut.

“Jika ada yang meragukan akurasi data kami, silakan berbicara dengan bukti,” tulisnya di platform X.

Peluang Kesepakatan

Araqchi menilai kesepakatan diplomatik masih memungkinkan dicapai dalam “waktu yang sangat singkat”.

Ia menjelaskan bahwa dalam pembicaraan di Jenewa, AS tidak menuntut penghentian total pengayaan uranium, dan Iran juga tidak menawarkan untuk menangguhkan kegiatan pengayaan.

“Yang sedang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa program nuklir Iran, termasuk pengayaan, bersifat damai dan akan tetap damai selamanya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah teknis dan politik untuk membangun kepercayaan akan diterapkan guna menjamin sifat damai program tersebut, sebagai imbalan atas tindakan terkait sanksi. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut.

Sementara itu, Gedung Putih menegaskan bahwa Presiden Trump telah jelas menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir maupun kapasitas untuk membangunnya, serta tidak boleh melakukan pengayaan uranium.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stephane Dujarric, turut menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya retorika dan aktivitas militer di kawasan, serta mendorong kedua negara untuk terus menempuh jalur diplomasi guna menyelesaikan perbedaan.