Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah membuka pertemuan akbar Partai Buruh Korea di awal pekan ini. Forum ini biasanya digunakan Kim untuk membuat pengumuman kebijakan Tahun Baru.
Selasa (28/12), kantor berita Korea Utara, KCNA, melaporkan, Rapat Pleno ke-4 Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea (WPK) dibuka pada Senin (27/12).
Pertemuan para pejabat partai dan pemerintah ini terjadi ketika Korea Utara bergulat dengan krisis ekonomi yang semakin parah yang disebabkan oleh penguncian anti-pandemi, sanksi internasional atas program senjata nuklirnya dan bencana alam.
Rapat kali ini juga menandai peringatan 10 tahun Kim mengambil alih komando tertinggi militer setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il, pada tahun 2011.
"Rapat paripurna untuk meninjau pelaksanaan kebijakan utama Partai dan negara untuk tahun 2021," kata laporan itu.
Pertemuan itu juga akan membahas dan memutuskan kebijakan strategis dan taktis serta langkah-langkah praktis untuk "membimbing secara dinamis perjuangan Partai dan rakyat Korea Utara untuk mengantarkan periode baru perkembangan konstruksi sosialis ke tahap kemenangan berikutnya," kata KCNA.
Baca Juga: AS Resmi Blokir Bantuan Non-Kemanusiaan ke Korea Utara di Tahun 2022
Sekitar tahun baru, Kim sering membuat pengumuman kebijakan besar. Termasuk pada tahun 2018, ketika dia mengumumkan delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan. Di tahun 2019, Kim juga membahas keinginannya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) saat itu, Presiden Donald Trump.
"Kim telah menggunakan pidato sekitar liburan tahun baru di masa lalu untuk membuat tawaran ramah ke AS dan Korea Selatan, tetapi juga untuk mengungkapkan perkembangan senjata nuklir dan rencana militer lainnya," lapor NK News, sebuah situs berbasis di Seoul yang memantau Korea Utara.
Sebelumnya, Korea Utara mengatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi hanya jika AS dan Korea Selatan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri "kebijakan bermusuhan" seperti sanksi dan latihan militer.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani hubungan dengan Korea Utara, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya berharap Korea Utara "akan memulai tahun baru dengan membuka pintu untuk dialog dengan komunitas internasional, dan mengambil langkah maju untuk keterlibatan dan kerja sama."
