Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan langkah-langkah untuk meredam dampak ekonomi akibat lonjakan harga energi yang dipicu oleh konflik Timur Tengah, termasuk kemungkinan menahan kenaikan harga bensin, kata Perdana Menteri Sanae Takaichi, Senin (9/3/2026).
Pernyataan Takaichi menegaskan kekhawatiran pemerintah terhadap risiko jangka panjang dari konflik yang bisa menekan ekonomi Jepang, yang sangat bergantung pada impor energi.
“Banyak orang khawatir dengan kenaikan harga bensin. Mengingat hal itu, pemerintah sejak minggu lalu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil,” ujar Takaichi di Parlemen. “Kami tengah mencari cara agar harga bensin tidak naik sampai level yang tidak tertahankan masyarakat.”
Baca Juga: Colliers Ungkap Dampak Konflik Timur Tengah ke Pasar Properti Domestik
Langkah-langkah ini diperkirakan akan didanai melalui cadangan darurat pemerintah, tanpa perlu mengubah rancangan anggaran 2026 atau membuat anggaran tambahan.
Lonjakan harga minyak global lebih dari 25% pada Senin, menembus level tertinggi sejak pertengahan 2022, setelah kekhawatiran terhadap gangguan pengiriman akibat perang yang meluas antara AS dan Israel di kawasan Iran meningkat.
Kenaikan harga energi ini menambah tekanan pada konsumsi rumah tangga, yang sebelumnya sempat terangkat oleh penurunan harga pangan awal tahun ini, sehingga real wage atau upah riil naik pada Januari untuk pertama kalinya dalam 13 bulan.
Namun, analis mengingatkan potensi perlambatan jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar per barel.
Baca Juga: Ekspor Mobil China Tertekan Dampak Konflik Timur Tengah
“Lonjakan harga minyak kemungkinan akan menahan pertumbuhan upah riil melalui kenaikan harga barang, dan menimbulkan ketidakpastian bagi pemulihan ekonomi Jepang,” kata Yoshiki Shinke.
Kepala kelompok bisnis Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, memperingatkan Jepang menghadapi risiko stagflasi, perlambatan pertumbuhan bersamaan dengan inflasi tinggi, jika konflik di Timur Tengah berlanjut.
Ekonomi Jepang sejauh ini menunjukkan pemulihan moderat. Ekspor masih bertahan meski terdampak tarif AS, dan kenaikan upah mendukung konsumsi domestik.
Survei pemerintah menunjukkan sentimen sektor jasa meningkat pada Februari, namun survei swasta melaporkan kasus kebangkrutan naik 11,3% dari tahun sebelumnya, sebagian besar akibat kenaikan biaya bahan baku dan kekurangan tenaga kerja.
Situasi ini juga menambah kerumitan bagi Bank of Japan dalam menentukan waktu kenaikan suku bunga.
Baca Juga: IHSG Tertekan Dampak Konflik Timur Tengah, Sampai Kapan?
Sumber Reuters menyebut konflik meningkatkan kemungkinan bank sentral menunda kenaikan suku bunga pada Maret.
Data tambahan, termasuk survei bisnis triwulanan “tankan” pada 1 April dan pertemuan manajer cabang regional 14 April, akan menjadi pertimbangan dalam rapat kebijakan selanjutnya pada 27–28 April.
Langkah mitigasi pemerintah Jepang ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Takaichi menegaskan, “Kami berkomitmen melindungi daya beli masyarakat dan menahan dampak konflik dari meluasnya harga energi.”
Meski fokus utama pada ekonomi dan perlindungan konsumen, pemerintah Jepang juga menekankan bahwa pengelolaan cadangan darurat dan kebijakan energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional.













