Reporter: Ferrika Sari | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengajukan rencana anggaran belanja sebesar US$ 5,79 triliun kepada Kongres, pada Senin (28/3). Salah satu rancangan anggarannya, menetapkan pajak lebih tinggi kepada orang kaya di AS.
Namun rencana itu baru diusulkan. Sehingga masih menunggu keputusan final dari anggota Parlemen. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan, pihaknya akan mengerjakan cetak biru fiskal dari Biden. Sementara itu, Biden menyebut rancangan anggaran tersebut menyiratkan pesan yang jelas kepada rakyat Amerika. Pertama, tanggung jawab keuangan. Kedua keselamatan dan keamanan.
"Ketiga, ini adalah investasi yang dibutuhkan untuk membangun Amerika lebih baik," kata Biden di Gedung Putih, dikutip dari Reuters, Selasa (29/3).
Selain itu, rencana anggaran ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi defisit lebih dari US$ 1,3 triliun pada 2022 dan US$ 1 triliun pada dekade berikut.
“Bagi kebanyakan orang Amerika, beberapa tahun terakhir sangat sulit dan telah mendorong mereka ke batas, tetapi jutawan dan perusahaan besar telah menjadi lebih kaya dari sebelumnya. [Pengenaan pajak] Itu adil," ungkap Biden.
Baca Juga: Kementerian Perdagangan AS Selidiki Impor Panel Surya dari 4 Negara Asia Tenggara
Ini merupakan pajak minimum baru yang mengharuskan orang super kaya untuk membayar setidaknya 20% dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak, termasuk keuntungan dari investasi yang tidak terjual.
Menurut Gedung Putih, pajak ini berlaku untuk 0,01% rumah tangga Amerika yang memiliki pemasukan lebih dari $ 100 juta, dan lebih dari setengah pendapatan baru berasal dari rumah tangga yang menghasilkan lebih dari US$ 1 miliar. Ini akan mengurangi defisit pemerintah sebesar US$ 360 miliar selama dekade berikutnya.
Anggaran juga mencakup pembelian kembali perusahaan AS, yang mengharuskan eksekutif perusahaan untuk menahan saham perusahaan yang mereka terima selama beberapa tahun setelah pembelian kembali saham.
Naikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28% sambil mengubah undang-undang pajak perusahaan untuk menghargai penciptaan lapangan kerja dan investasi. Lindsey Graham, anggota Partai Republik dari Komite Anggaran Senat, mengatakan kenaikan pajak tersebut akan berdampak negatif pada pekerja AS dan ekonomi secara keseluruhan, meningkatkan defisit.
Di bawah kebijakan Biden, defisit akan turun menjadi 5,8% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini dan akan tetap di bawah 5% untuk dekade berikutnya. Menurut Gedung Putih, hal ini sebanding dengan 14,9% dari PDB pada tahun 2020, tahun terakhir pemerintahan Trump.
Fokus pada pengurangan defisit mencerminkan kekhawatiran senator Demokrat Joe Manchin tentang peningkatan utang. Ini menjadi salah satu ganjalan rencana anggaran Biden bisa lolos.
Baca Juga: Joe Biden Bidik Penerimaan Pajak dari Orang Tajir di Amerika Serikat
Sementara itu, Ketua Komite Anggaran DPR John Yarmuth memperkirakan akan ada pertempuran antara partai Demokrat atas ambisi Biden untuk meningkatkan anggaran militer hingga US$ 813,3 miliar. Partai Republik justru menilai AS belum perlu meningkat anggaran militer.
Yarmouth memperingatkan bahwa Partai Demokrat bisa kehilangan tiga sampai lima suara di dalam partai, yang bisa meloloskan anggaran yang ditentang oleh Partai Republik, karena mayoritas suara anggota DPR sangat tipis.
"Seluruh proses bisa ditunda lagi, seperti yang terjadi tahun lalu ketika Kongres tidak menyetujui anggaran sampai Agustus. Butuh waktu lama setelah penyusunan anggaran," terangnya.
Di dalam negeri, rencana Biden untuk meningkatkan anggaran keamanan sebagai upaya memerangi kejahatan senjata api, dan melakukan investasi signifikan dalam pencegahan kejahatan sambil mengatasi ketersediaan perumahan yang terjangkau.
