Sumber: CNN | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan keadaan darurat untuk memotong jalur birokrasi tanpa melalui persetujuan Kongres guna mempercepat penjualan senjata ke sejumlah negara senilai miliaran dollar. Termasuk penjualan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Seperti diberitakan CNN, pemerintahan Donald Trump beralasan percepatan penjualan senjata ini perlunya menghalangi apa yang merek sebut sebagai pengaruh jahat Iran di kawasan Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo secara resmi mengatakan kepada anggota parlemen tentang rencana pemerintah tersebut. "Penjualan ini akan mendukung sekutu kita, meningkatkan stabilitas di Timur Tengah, dan membantu negara-negara ini untuk menghalangi dan mempertahankan diri mereka dari Republik Islam Iran," kata Pompeo.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa paket senjata yang akan dijual untuk UEA dan Arab Saudi mencakup pesawat pengawas, serta program pelatihan, sistem panduan senjata canggih dan rudal Javelin.
Nilai penjualan dari senjata-senjata tersebut sendiri mencapai US$ 8,1 miliar.
Pompeo mengatakan bahwa ia menetapkan bahwa ada keadaan darurat, yang mengharuskan penjualan produk dan layanan pertahanan ke Arab Saudi, UEA dan Yordania hina mencegah pengaruh jahat dari Iran di seluruh wilayah Timur Tengah.
Pemberitahuan tersebut datang pada hari yang sama dengan pengumuman Presiden Donald Trump bahwa ia akan mengirim 1.500 tentara AS tambahan ke Timur Tengah untuk melawan Iran.
Pompeo dalam pernyataannya mencatat bahwa tindakan ini akan meningkatkan kapasitas sekutunya untuk menyediakan pertahanan diri secepat mungkin.
Secara keseluruhan, Departemen Luar Negeri mencantumkan lebih dari 20 usulan penjualan dari rencana tersebut.
Sebelumnya CNN melaporkan bahwa pemerintahan Trump berencana untuk mengumumkan keputusannya untuk menggunakan aturan yang sudah ada sebelumnya yang akan memungkinkannya untuk mempercepat penjualan senjata kepada sekutu di Timur Tengah.
Langkah ini mengundang kecaman baik dari Partai Demokrat maupun Republik yang mempertanyakan klaim pemerintah tentang keadaan darurat dan mengangkat masalah catatan hak asasi manusia Arab Saudi dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
