Sumber: South China Morning Post,Xinhua | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Meski mendapat penolakan dari banyak negara, namun hal itu tidak menyurutkan niat China untuk menguasai Laut China Selatan.
Melansir Xinhua, salah seorang juru bicara China mengatakan pada hari Rabu (3/6/2020) bahwa kedaulatan teritorial China dan hak serta kepentingan maritim di Laut China Selatan tidak akan diubah oleh tuduhan yang tidak dibenarkan dari negara mana pun.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian membuat pernyataan pada konferensi pers sebagai tanggapan atas tuduhan AS terhadap China atas Laut China Selatan.
Dia menyatakan, kedaulatan teritorial China dan hak serta kepentingan maritim di Laut China Selatan sudah terbentuk dari sejarah panjang.
Baca Juga: Ini alasan mengapa Laut China Selatan menyulut pertikaian baru AS-Tingkok
"Mereka konsisten dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan tidak dapat diubah dengan tuduhan yang tidak beralasan dari negara mana pun," kata Zhao kepada Xinhua.
Memperhatikan bahwa Amerika Serikat bukan merupakan pihak dalam perselisihan Laut China Selatan, Zhao mengatakan Amerika Serikat tidak mematuhi komitmennya untuk tidak memegang posisi pada sengketa kedaulatan wilayah yang relevan, tetapi sebaliknya telah menimbulkan masalah di Laut China Selatan.
AS, lanjut Zhao, juga terlibat dalam provokasi militer dan berusaha untuk mendorong pertikaian antara China dengan negara-negara regional.
Baca Juga: Sempat mendekati China, Filipina kini mesra lagi dengan AS demi Laut China Selatan
"Tidak ada yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," kata Zhao.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam surat yang disampaikan oleh duta besar AS untuk PBB, Kelly Craft, AS mendesak PBB untuk menolak klaim maritim China di Laut China Selatan dengan mengatakan mereka tidak mematuhi Konvensi Hukum Laut AS 1982 (Unclos).
“Karena klaim-klaim tersebut dimaksudkan untuk secara tidak sah mengganggu hak dan kebebasan yang dinikmati oleh Amerika Serikat dan semua negara lain, Amerika Serikat menganggap penting untuk mengulangi protes formal atas pernyataan tidak sah ini dan menggambarkan hukum internasional laut yang relevan, seperti tercermin dalam konvensi,” tulisnya dalam surat itu seperti yang dilansir dari South China Morning Post.
Baca Juga: Laut China Selatan memanas, Filipina perpanjang perjanjian militer dengan AS
Surat itu muncul sekitar enam bulan setelah China menggarisbawahi klaimnya terhadap banyak perairan yang diperebutkan.
Mereka juga memberi tahu PBB pada bulan Desember bahwa Beijing memiliki hak berdaulat untuk semua pulau di Laut China Selatan, termasuk Pulau Paracels dan Spratlys.
Pemberitahuan itu memicu berbagai keberatan dari negara-negara di Asia Tenggara.
