Sumber: Fortune | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Australia telah mengumumkan rencana untuk membatasi jumlah mahasiswa asing hingga 270.000 pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan migrasi.
Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Jason Clare, menetapkan batasan baru bagi mahasiswa internasional dengan kuota 145.000 untuk universitas dan 95.000 untuk sektor pelatihan keterampilan.
Dampak pada Sektor Pendidikan Tinggi
Pengumuman ini muncul di tengah kekhawatiran yang diungkapkan oleh berbagai pihak di sektor pendidikan tinggi Australia. Universitas-universitas telah menyatakan bahwa langkah ini dapat merusak industri pendidikan tinggi yang selama ini sangat menguntungkan.
Baca Juga: Australia Bakal Batasi Jumlah Pelajar Asing di Tahun Depan
Dengan hampir 600.000 visa pelajar yang diberikan pada tahun fiskal 2023, lonjakan besar ini menyoroti betapa pentingnya mahasiswa internasional bagi ekonomi Australia.
Menteri Clare menjelaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi sektor pendidikan. Meskipun jumlah total mahasiswa yang diizinkan untuk universitas akan meningkat sekitar 15%, jumlah untuk perguruan tinggi vokasi akan turun sekitar 20% pada tahun 2025.
Reaksi dari Pemangku Kepentingan
Ketua Universitas Australia, David Lloyd, mengkritik kebijakan ini dengan menyatakan bahwa batasan jumlah mahasiswa asing akan memberikan "rem tangan" pada sektor pendidikan tinggi.
Ia memperingatkan bahwa pengendalian migrasi seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor yang sangat penting secara ekonomi seperti pendidikan, karena dapat merusak kapasitas riset dan pengembangan Australia.
Dewan Pendidikan Tinggi Independen Australia juga menyuarakan kekhawatiran, menyatakan bahwa universitas membutuhkan lebih banyak informasi mengenai perubahan ini. Pengumuman ini, menurut mereka, "menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban."
Australia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan kebijakan ketat terhadap mahasiswa internasional terkait kekhawatiran migrasi. Kanada, Belanda, dan Inggris juga telah mengimplementasikan atau mempertimbangkan langkah-langkah serupa yang menargetkan sektor pendidikan tinggi.
Baca Juga: Pekerja Australia Boleh Tolak Telepon dari Bos di Hari Libur
Di Australia, pemerintah telah berkonsultasi selama beberapa bulan mengenai rencana ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengendalikan angka migrasi pasca-COVID yang tinggi.
Lonjakan migrasi ini telah bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran publik mengenai kekurangan perumahan yang telah menyebabkan kenaikan tajam dalam harga sewa, yang secara politis merugikan pemerintah pusat-kiri Partai Buruh.
Menurut sebuah survei yang dirilis oleh Essential pada hari Selasa, dukungan terhadap migrasi di Australia telah turun ke level terendah dalam lima tahun terakhir, dengan 42% responden menyatakan bahwa migrasi memiliki dampak negatif terhadap negara.
Kontribusi Ekonomi Mahasiswa Internasional
Mahasiswa internasional memberikan kontribusi sebesar A$48 miliar (US$32,5 miliar) terhadap ekonomi Australia pada tahun 2023, menjadikannya ekspor jasa terbesar negara tersebut. Meskipun ada kekhawatiran mengenai dampak batasan ini,
Dewan Akomodasi Mahasiswa dari Dewan Properti Australia menyatakan bahwa batasan visa pelajar sebanyak 270.000 "berkelanjutan" dan pengumuman pemerintah akan memberikan kepercayaan kepada para investor di sektor perumahan mahasiswa untuk terus berinvestasi.
