/2026/10/18/864174619.jpg "Kerusuhan Prancis Perburuk Krisis Politik Macron, Marine Le Pen Diuntungkan")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - PARIS. Gelombang kerusuhan yang melanda Prancis memperdalam krisis politik Presiden Emmanuel Macron menjelang enam bulan terakhir masa jabatannya.
Situasi ini mengungkap keterbatasan pemerintah dalam meredam kemarahan masyarakat di tengah tekanan keuangan negara, melemahnya dukungan politik, dan meningkatnya tantangan dalam menjaga ketertiban umum.
Kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (17/10/2026) menyebabkan sejumlah toko dijarah, bangunan dibakar, serta fasilitas publik dirusak. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Macron menjelang akhir kepemimpinannya, ketika masyarakat menuntut lebih banyak dukungan dari pemerintah yang memiliki ruang fiskal semakin terbatas.
Hampir satu dekade lalu, Macron naik ke tampuk kekuasaan dengan janji merombak sistem politik Prancis yang dinilai kaku, mempercepat reformasi ekonomi, serta memulihkan kewibawaan negara melalui kepemimpinan presiden yang lebih tegas.
Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Macron justru menghadapi kebuntuan politik, tekanan keuangan yang berat, dan gejolak sosial yang memperlihatkan keterbatasan pemerintah dalam mengendalikan situasi.
Baca Juga: China Kerahkan Militer Pantau Kapal Perang AS di Laut China Selatan
Berbeda dengan gerakan Rompi Kuning pada 2018–2019, ketika Macron berupaya meredakan kemarahan publik melalui berbagai konsesi bernilai miliaran euro, kondisi keuangan negara dan parlemen yang terpecah kini membatasi pilihan kebijakannya.
Bahkan, sejumlah mantan sekutunya secara terbuka mengkritik kepemimpinannya. Mereka menilai kebuntuan politik saat ini tidak terlepas dari keputusan Macron menggelar pemilihan parlemen dini pada 2024, yang justru memperlemah posisinya.
“Akhir masa jabatan ini merupakan penderitaan yang berlangsung perlahan,” tulis Loïc Kervran, mantan anggota parlemen dari kubu Macron, melalui platform X.
“Presiden telah melumpuhkan negara dengan keputusannya yang absurd untuk membubarkan parlemen pada 2024. Bisa dibilang, itu merupakan keputusan terburuk dalam sejarah Republik Kelima,” ujarnya.
Marine Le Pen Berpeluang Memanfaatkan Krisis Politik Prancis
Kondisi tersebut berpotensi menguntungkan Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally yang telah menjadi salah satu kandidat terkuat dalam persaingan menuju pemilihan presiden Prancis 2027.
Le Pen berpeluang memperoleh dukungan dari masyarakat yang kecewa terhadap penurunan standar hidup sekaligus mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban setelah kerusuhan terjadi.
“Le Pen tidak lagi perlu mengeluarkan uang untuk berkampanye,” kata Jean-Baptiste Moreau, mantan anggota parlemen dari kubu Macron, kepada Reuters.
“Jalan di depannya bukan sekadar terbuka lebar, melainkan seperti jalan raya dengan enam jalur,” ujarnya, menggambarkan besarnya peluang politik Le Pen.
Pada Minggu (18/10/2026), Le Pen menyampaikan pernyataan melalui video yang ditujukan kepada masyarakat. Ia menggambarkan pemerintahan Macron sebagai kekuasaan yang semakin rapuh dan memosisikan dirinya sebagai sosok yang mampu memulihkan ketertiban.
Sementara itu, ketika Macron menyampaikan pidato kepada masyarakat, ia tidak mengumumkan langkah konkret yang signifikan dan tidak menetapkan status darurat nasional.
Kerusuhan dan penjarahan berlanjut hingga malam kedua, termasuk di sejumlah kawasan elite Paris. Situasi tersebut mendorong Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengumumkan penerapan jam malam lokal pada Senin (19/10/2026).
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Brent Tembus US$ 110 per Barel Imbas Serangan Houthi
Respons Macron menuai kekecewaan dari lawan politik maupun sejumlah mantan sekutunya. Mantan Perdana Menteri Édouard Philippe, yang kini tengah mempersiapkan pencalonan presiden, turut melontarkan kritik terbuka.
“Bapak Presiden, saya mendengarkan pidato Anda tadi malam,” tulis Philippe melalui X.
“Saya, seperti jutaan warga Prancis lainnya, lebih mengharapkan keputusan dan langkah nyata untuk memulihkan ketertiban,” lanjutnya.
“Negara kita membutuhkan kepemimpinan yang tegas,” tambah Philippe.
Namun, Philippe sendiri masih menghadapi tantangan untuk melepaskan diri dari keterkaitannya dengan pemerintahan Macron. Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon mulai mengunggulinya dalam persaingan untuk lolos ke putaran kedua pemilihan presiden.
Jika kondisi tersebut bertahan, hasilnya berpotensi memperbesar peluang kemenangan Le Pen dalam pemilihan presiden mendatang.
Desakan Pengunduran Diri Dini Macron Menguat
Krisis keamanan dan politik turut meningkatkan tekanan terhadap Macron untuk mengambil langkah lebih tegas. Pada Senin, kantor kepresidenan mengumumkan bahwa Macron menolak pengunduran diri menteri dalam negerinya.
Macron juga memerintahkan evaluasi terhadap dugaan kegagalan pengumpulan informasi intelijen dan kesiapan kepolisian dalam menghadapi kerusuhan.
Langkah tersebut semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah kesulitan memulihkan kendali atas situasi keamanan.
Gejolak ini juga mengguncang pasar keuangan. Analis menilai kerusuhan menambah risiko politik bagi Prancis, yang sebelumnya telah menghadapi sorotan investor akibat meningkatnya beban utang dan kesulitan menekan defisit anggaran, salah satu yang terbesar di kawasan zona euro.
Baca Juga: OpenAI Kejar Pendanaan US$30 Miliar, Valuasi Ditargetkan Tembus US$1,4 Triliun
Macron kini menghadapi dilema antara tuntutan pasar obligasi agar pemerintah menahan belanja negara dan desakan demonstran yang menginginkan kebijakan berbeda.
Di tengah kritik agar tetap berada di Prancis untuk menangani krisis, Macron justru tiba di Kuwait pada Senin sebagai bagian dari kunjungan ke negara-negara Teluk. Ia menyebut perjalanan tersebut bertujuan mengamankan pasokan bahan bakar dan meredakan sebagian tekanan ekonomi yang turut mendorong meningkatnya jumlah demonstran.
Kunjungan itu berisiko memperkuat persepsi bahwa Macron tidak memahami suasana hati masyarakat. Sebelumnya, foto-foto Macron menghadiri konser Céline Dion bersama istrinya, Brigitte, pada Jumat malam, hanya beberapa jam sebelum kerusuhan pecah, menjadi bahan olok-olok di media sosial.
Bagi para pengkritiknya, momen tersebut menjadi simbol seorang presiden yang dinilai tidak cukup tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kekecewaan di kalangan pendukung politik Macron bahkan mulai memunculkan pembicaraan terbuka mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan jabatan sebelum masa kepresidenannya berakhir.
Moreau, yang berbicara dengan Macron pada Minggu, mengatakan dirinya telah menyarankan agar presiden mempertimbangkan pengunduran diri lebih awal secara tertib demi memecah kebuntuan politik dan mencegah enam bulan terakhir pemerintahannya berlalu tanpa arah yang jelas.
“Dia tidak ingin menyerah, karena itu bukan karakternya. Namun, demi kepentingan negara, itulah yang seharusnya dia lakukan,” kata Moreau.
