Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah melakukan perombakan besar-besaran Komisi Urusan Negaranya (SAC). Hal tersebut dilaporkan media setempat pada hari Senin (13/4), menggantikan lebih dari sepertiga anggotanya.
Kantor berita KCNA melaporkan, Kim telah memperkuat cengkeramannya atas negara itu sejak berkuasa pada 2011 dan merupakan ketua SAC, badan pembuat keputusan tertinggi Korea Utara. Pada pertemuan langka Majelis Rakyat Tertinggi negara itu pada hari Minggu, lima dari 13 anggota SAC lainnya digantikan.
Baca Juga: Hasil temuan peneliti, ini 3 varian virus corona dan penyebarannya
Sebuah laporan kabinet yang diajukan kepada majelis menegaskan kembali bahwa Korut "tidak ada satu kasus" virus corona. "Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19," kata laporan kabinet itu.
Foto yang dirilis oleh kantor berita KCNA pada hari Senin menunjukkan ratusan legislator duduk berdekatan satu sama lain tanpa masker atau tindakan nyata lainnya untuk melindungi diri dari penyakit.
Korea Utara mengatakan pihaknya telah menguji setidaknya 700 orang dan telah memasukkan lebih dari 500 orang di karantina, tetapi tidak ada konfirmasi kasus virus corona baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kepada kantor berita Reuters pekan lalu.
"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan prioritas diberikan pada kehidupan dan keselamatan rakyat," kata sebuah laporan yang disampaikan kepada Majelis Rakyat Tertinggi (SPA), menurut ke KCNA.
Baca Juga: Kasus positif corona di AS sudah melampaui setengah juta orang
Korea Utara mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus, termasuk memblokir hampir semua perjalanan dengan negara tetangga China dan Rusia, menangguhkan pariwisata internasional dan memaksakan karantina panjang pada ribuan orang, termasuk diplomat asing.
Majelis tertinggi bertemu setahun sekali untuk mengadopsi anggaran negara dan melaksanakan mandat konstitusionalnya untuk menyetujui penunjukan kunci dan amandemen hukum, meskipun Kim memegang kekuasaan yang hampir absolut di negara itu. Perubahan personel juga terjadi selama pertemuan.
Ri Son Gwon, seorang mantan komandan pertahanan yang dipromosikan menjadi menteri luar negeri awal tahun ini, adalah salah satu yang baru diangkat sebagai anggota Kabinet dan SAC dalam majelis. Pendahulunya, diplomat karier Ri Yong Ho, dipindahkan. Mantan menteri luar negeri lain, Ri Su Yong, juga diangkat dari komite.
