Sumber: DW.com | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - DW. Komisi Pemilihan Umum Thailand hari Senin (25/3) secara mendadak menunda pengumuman hasil penghitungan suara dari pemilu parlemen sampai Jumat mendatang tanpa penjelasan lebih lanjut. Menurut pengumuman terakhir Komisi Pemilu, setelah penghitungan 95 persen suara, partai oposisi Pheu Thai yang pro Thaksin memenangkan 138 kursi, partai pro rejim militer Palang Pracharat 96 kursi, dan partai baru Future Forward 30 kursi. Sebelumnya Komisi Pemilu menyatakan ada 1,9 juta suara yang tidak sah dalam pemilu parlemen yang berlangsung hari Minggu (24/3). Di beberapa provinsi, lebih dari separuh surat suara dinyatakan tidak sah.
Sedangkan menurut akumulasi perolehan suara, Palang Pracharat mengumpulkan 7,69 juta suara, Pheu Thai memenangkan 7,2 juta suara dan Future Forward 5,3 juta suara. Jumlah pemilih di Thailand secara keseluruhan 51,4 juta orang.
Namun hasil akumulasi suara belum mencerminkan pembagian kursi di parlemen karena sistem pemilu menguntungkan partai oposisi Pheu Thai, yang memiliki dukungan luas di kawasan pedesaan. Pheu Thai dimotori oleh pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra dan adiknya Yinglun Shinawatra, yang digulingkan militer. Baik partai pro junta militer maupun kubu oposisi sebelumnya mengajukan berbagai pengaduan tentang kemungkinan pelanggaran dan manipulasi pemilu.
Sistem pemilu menguntungkan junta militer
Para pengamat mengatakan, meskipun memenangkan suara terbanyak partai Phalang Pracharat belum tentu menguasai parlemen, karena kekecewaan besar terhadap junta militer. Phalang Pracharat mengusung Perdana Menteri saat ini, mantan Jenderal Prayut Chan-O-Cha, pemimpin kudeta militer tahun 2014, sebagai kandidat utama.
Sementara Phalang Pracharat terutama berbasis di perkotaan dan di kalangan pendukung monarki Thailand, Partai Pheu Thai populer di kalangan pedesaan dan masyarakat miskin kota. Sejak tahun 2001, partai pro Thaksin selalu memenangkan pemilu parlemen namun digagalkan oleh intervensi militer.
Rezim militer Thailand sebelumnya melakukan berbagai perubahan UU untuk melemahkan kubu oposisi. Sistem perwakilan di Thailand terdiri dari majelis rendah dengan 500 anggota parlemen dan majelis tinggi dengan 250 anggota senat. Namun yang dipilih langsung dalam pemilu hanya 350 anggota parlemen, sedangkan 150 kursi di parlemen dialokasikan kepada partai-partai politik menurut formula proporsional yang ditentukan pemerintah. 250 anggota senat ditentukan sendiri oleh rejim militer.
Perdana Menteri Thailand akan dipilih oleh kedua kamar parlemen. Berarti kubu rejim militer hanya perlu merebut 126 kursi untuk mencapai mayoritas 376 kursi di kedua kamar.
Komisi Pemilu Thailand menyatakan tingkat partisipasi pemilu kali ini sekitar 65 persen, namun banyak pihak meragukan angka yang dinilai terlalu rendah itu. Komisi Pemilu kini menyatakan menunda pengumuman hasil akhir pemilu sampai hari Jumat (29/3).
